Pemerintah Harus Pikirkan Hunian Rakyatnya

Big Banner

Melihat perkembangan properti yang menggeliat, rasanya Jakarta tak pernah berhenti mempercantik wajah kotanya. Inovasi penataannya pun terus digalakkan, meski keterbatasan lahan serta kepadatan penduduk menjadi masalah utamanya.

 

Menciptakan hunian ideal di tengah kota menjadi pekerjaan yang sulit diwujudkan. Selain harga tanahnya yang semakin melambung tinggi, kebutuhan ruang dengan luas yang besar, tidak memungkin lagi ditemukan. Bahkan untuk mengembangkan landed houses, rasanya juga sudah tidak terlintas lagi di benak developer. Solusinya adalah mengembangkan lingkungan hunian vertikal. Seperti rumah susun sederhana milik (rusunami) yang sudah berdiri di beberapa lokasi di Jakarta. Program 1000 tower rusunami bagi sebagian developer program tersebut kini hanya sebagai wacana saja, karena pengembangannya belum berjalan dengan baik.

 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden Republik Indonesia menilai, “Program ini harus tetap dilaksanakan pemerintah. Bentuklah kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha swasta properti.” Beliau juga berpendapat, “Pemerintah harus dapat membangun perumahan yang layak untuk rakyatnya. Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah tidak boleh memikirkan untung ruginya dahulu dalam mewujudkan program tersebut.”

 

“Bagi swasta, jangan pula membangun hanya sebatas apartemen, tapi juga harus memikirkan perumahan untuk rakyat kelas menengah bawah. Potensi pasar di level itu cukup menjanjikan. Populasi keberadaan masyarakat menengah bawah harus diperhatikan. Jangan juga menempatkan mereka jauh dari Jakarta,” tambahkannya. Jika melihat populasinya, sebagian besar dari mereka juga bekerja di Jakarta, bisa jadi 30 % dari pendapatannya hanya untuk transportasi. Maka kebutuhan hidupnya pun jadi lebih mahal. Justru terbalik, masyarakat yang mampu tinggal di tengah kota, mereka dapat membeli properti yang mahal, kebutuhan hidupnya pun jauh lebih murah dari segi transportasi.

 

Oleh karena itu, pemerintah kota Jakarta juga harus memikirkan tata ruang kota dari segi perletakkan huniannya. Jika tidak, ini akan berdampak pada efek transportasi, kota akan jadi sulit terkendali. Jusuf Kalla menegaskan, seperti pengembagan Kalibata City, keberadaan kawasan hunian seperti ini saya rasa cukup tepat. Selain berada di tengah kota, kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal juga terpenuhi dengan baik. Akses lokasinya yang dekat ke tempat kerja, fasilitas lingkungan hunian juga terbentuk didalamnya.

 

Dengan demikian, pemikiran hunian vertikal menjadi jalan keluar dalam hal penataan perumahan rakyat saat ini. “Untuk memenuhi kebutuhan pokok. Saran saya kepada pemerintah janganlah buat kebijakan dan undang-undangnya dulu, tapi tentukanlah tujuannya. Karena setiap masyarakat, terutama kalangan menengah bawah masih membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal,” paparnya mengkritik.

 

“Jika program perencanaan tersebut ingin berjalan dengan baik, rasanya perlu di dukung oleh pemerintah dan pengembang sebagai pelaksananya. Jangan hanya menghitung keuntungannya saja tetapi juga harus memikirkan efek kedepannya,” urainya. “Berikan izin pengembangan bagi swasta yang ingin membangun, tentu melihat standarisasi fungsi ruangnya. Lahan yang dimiliki pemerintah saya rasa masih cukup untuk mendirikan hunian vertical. Maka dari itu, jalin kerjasama yang baik dengan pemerintah untuk mewujudkan perumahan untuk rakyat,” ujarnya. “Untuk mencapai keberhasilan ini, jangan mendahulukan birokrasinya ketimbang tujuannya, tapi harus sebaliknya,” mengakhiri wawancara.

Dedy Mulyadi

rumah123.com