Pemerintah Baru Perlu Insentifkan Kawasan Industri

Big Banner
JAKARTA—123 News: Pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 perlu memerhatikan sejumlah hal dalam perkembangan kawasan industri se-Indonesia. Itu antara lain soal masa berlaku HGB (Hak Guna Bangunan) lahan  yang terlalu singkat, pasokan listrik yang kurang, dan ketiadaan layanan one stop service untuk ekspor-impor. “Bila kawasan industri berkembang pesat, otomatis perkembangan investasi juga bagus. Perlu diingat bahwa kini 70%-an ekspor non-migas Indonesia berasal dari kawasan industri,” kata Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Fahmi Shahab, di Jakarta kemarin.

Fahmi mengatakan, kini HGB lahan  di satu kawasan industri hanya berlaku 30 tahun. Setelah itu, bisa diperpanjang dua kali; masing-masing 20 tahun dan 30 tahun. HGB yang singkat itu menyulitkan pemilik lahan  industri yang ingin mengalihkan investasinya ke pihak lain karena sisa masa berlaku  yang tinggal sebentar.

Misal, ia mencontohkan, investor pabrik sekaligus pemilik  lahan yang memulai investasi di tahun 1990 dan ingin mengalihkan pemilikan ke pihak lain di tahun 2009, sedikit-banyak menemui kesulitan. Sebab, pemilik baru bisa saja enggan karena masa HGB  yang tersisa tinggal 11 tahun—walau tentu bisa diperpanjang lagi. “Ada baiknya kalau  jangka waktu HGB  tersebut diperpanjang, misalnya langsung 80-100 tahun seperti di sejumlah negara. Atau, setiap pemilikan beralih ke investor baru, masa berlaku HGB itu dimulai dari nol kembali,” ucap Fahmi.

Juga, ada baiknya bila masa berlaku HGB Induk yang dipegang perusahaan pengelola kawasan industri turut diperpanjang. Itu agar perkembangan jumlah kawasan industri bisa lebih baik, ia berkata.

Untuk hal-hal   itu, ia berkata, pemerintah bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)  sehingga perpanjangan masa berlaku HGB  dimungkinkan. Dengan demikian, kawasan industri di Indonesia bisa lebih  bersaing dengan kawasan sejenis di negara lain.

Perihal listrik, selain memerhatikan pasokan yang minim, pemerintahan baru perlu mengkaji tarif listrik untuk industri. “Apakah tarif listrik industri di Indonesia kini sebenarnya lebih mahal ketimbang di negara lain?” Fahmi memertanyakan.

Setelah itu, pemerintahan baru perlu memerhatikan kecepatan pengurusan perizinan di pelabuhan ekspor-impor seperti Tanjung Priok, Jakarta. Dalam hal ini, ada baiknya sistem layanan satu atap (one stop service)  seperti yang terdapat di pelabuhan ekspor negara lain dilakukan. Yang punya otoritas di situ cukup satu institusi sehingga pengurusan berbagai dokumen/perizinan bisa berlangsung mudah-cepat. Bila proses ekspor-impor di pelabuhan berlangsung cepat, kata Fahmi, sudah tentu perkembangan kawasan industri ikut pesat.

Pemerintahan baru  juga perlu memerhatikan faktor eksternal lain yang terkait perkembangan kawasan industri. Ucap Fahmi, itu antara lain kualitas jalan raya antara kawasan industri ke pelabuhan ekspor-impor, tingkat keamanan dalam negeri, dan kemudahan proses perizinan investasi.  

Sulitkah bagi pemerintahan baru untuk melakukan semua hal itu? Fahmi berkata, syarat terpenting untuk pelaksanaan semua hal itu yakni adanya kemauan politik yang kuat bagi pemerintah. Pun, koordinasi antar-berbagai sektor ataupun institusi di pemerintahan perlu dilakukan intensif untuk itu. “Dengan kemauan politik yang kuat, hal-hal tersebut bukan sesuatu yang sulit bagi pemerintah,” ia mengatakan.  DHIT/FOTO: ISTIMEWA

rumah123.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me