Rusunami

Big Banner

Bukan Sekadar Impian

Kemenpera dan pengembang berupaya mencari solusi  persoalan-persoalan dalam pembangunan Rusunami. Tapi banyaknya persoalan menjadi ancaman kelanjutan rusunami.

Rasanya tak ada yang menolak ketika pemerintah meluncurkan program seribu tower rumah susun sederhana (rusuna) pada April 2007. Pasalnya, program rusuna tersebut dinilai mampu menampung sekian ribu orang dalam beberapa tower yang tidak membutuhkan lahan luas. Sasarannya adalah kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian jangkung ini.

Menurut M.Yusuf Asy’ari, Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), pembangunan  Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dan Sewa (Rusunawa) punya misi untuk menyediakan hunian vertikal bagi masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah di perkotaan. “Dengan adanya seribu tower rusuna ini diharapkan dapat menjadi tren setter bagi masyarakat kelas menengah ke bawah perkotaan untuk tinggal di hunian vertikal,” ujarnya.

Hanya saja niat baik tidak selamanya berjalan mulus. Program seribu tower ternyata tidak semulus rencana di atas kertas. Seabrek persoalan kini dihadapi pemerintah dan pengembang swasta yang ikut ambil bagian dalam pembangunan rusuna ini. Mulai dari persoalan lahan, izin, pendanaan dan sebagainya. Teguh Satria, Ketua Umum DPP REI, mengakui persoalan utama yang dihadapi pengembang adalah perizinan. Pasalnya, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sudah memiliki tata ruang yang tetap, bukan rencana ke depan. Meski demikian, pengembang tetap mendukung program pemerintah tersebut dan mengikuti seluruh aturan main yang ditetapkan. “Seperti persoalan di DKI Jakarta, apapun keputusan Pak Gubernur kita akan mengikuti untuk menyesuiakan,” ujar Teguh.

Pemerintah sendiri tidak menutup mata atas kondisi yang dihadapi para pengembang terkait soal perizinan. Misalnya, melakukan koordinasi-koordinasi intens dengan pemda di berbagai daerah agar mempermudah inzin pembangunan rusuna. Syukurnya, ini sudah terealisasi di beberapa daerah yang sudah membebaskan berbagai retribusi, perizinan proyek, seperti Makassar dan Batam. Selain itu, pemerintah juga memberikan beberapa stimulus dan insentif, baik kepada pengembang maupun konsumen.

Agar program rusunami makin kinclong, anggaran subsidi perumahan pada 2009 ini dinaikan dari Rp800 miliar menjadi Rp 2,5 trliun. Harapannya agar dapat memberikan kepasatian terhadap program ini. Kemudian disetarakannya biaya pemasangan dan penetapan tarif listrik dan air dengan RSh. Kemenpera juga mengupayakan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa konstruksi proyek rusunami ditanggung oleh pemerintah. Tak ketinggalan mendesak pemerintah daerah agar mengurangi tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 

Hanya Impian

Bahkan, agar program rusunami tidak menemui rintangan soal perizinan, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 22 tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, bisa membuat perizinan pembangunan menjadi mudah. Tapi mampukah Kepres ini menghadapi pemda. 

 “Kepres seperti tidak ada artinya bagi pemda. Lihat saja prizinan di DKI Jakarta. Pemprov-nya tidak mau mengeluarkan izin. Kalaupun ada rusunami yang dibangun, itu karena perintah Wakil Presiden, tapi izinnya tidak ada. Selain itu, ada pembatasan  ketinggian bangunan. Kalau begitu, siapa yang mau secara ekonomis. Kalau pengusaha sekaliber Agung Sedayu, Agung podomoro Grup saja sudah sakit kepala, apalagi pengembang yang lain. Jadi lupakanlah barang itu. Itu hanya jadi impian saja” ujar Enggartiasto Lukita, anggota Komisi V DPR-RI dengan nada tinggi. 

Lebih lanjut Enggar mengatakan, seharusnya pemerintah provinsi maupun pemkot turun tangan dalam membantu kelangsungan program ini. Kalau tidak sama saja pemda mengabaikan Presiden.  “Kalau saya jadi presiden sudah saya panggil itu gubernur. Ini anehnya yang diabaikan (presiden-red) juga diam saja,” kata Enggar, yang juga Anggota Panitia Anggaran DPR-RI ini.

Agar program rusunami berjalan lancar, pemerintah memang mau tidak mau harus bisa mangakomodir keinginan para pengembang. Yang nota bene memiliki peran yang  penting untuk sukses atau tidaknya program ini. ”Program ini harus didukung pengembang swasta. Karena itu, pemerintah berada pada posisi yang agak sulit. Bicara hunian untuk harga yang dibatasi, tentu pemerintah harus pro ke kedua belah pihak, (konsumen dan pengembang-red),” ujar Rusmin Lawin, Calon Legislatif (Caleg) DPR RI untuk 2009-2014 dari PAN.

Menurut Ketua DPD Real Esatet Indonesia (REI) Sumatera Utara, niat pengembang membantu program pemerintah sering mendapat kendala. “Kalau kita bicara birokrasi, kondisi di masing-masing daerah tidak jauh berbeda. Seperti di Sumatera Utara, untuk menerbitkan Perda soal Rusnami saja dibutuhkan perjuangan selama dua tahun. Jadi memang tidak gampang biacara dengan pemda itu. Padahal dengan penduduk mencapai 2,5 juta jiwa, (waktu siang 5 juta jiwa), rusun sudah menjadi kebutuhan bagi kaum urban di Medan,” ujarnya.

Apapun, Rusunami merupakan terobosan baru yang menarik untuk mengairahkan sektor ril di tanah air yang saat ini mengalami kelesuan, akibat dampak krisis financial global. Karena itu kiranya perlu membuat tindakan cerdas lain serta tidak setengah hati, agar masyarakat lebih mudah memiliki hunian yang layak. (ZAL HANIF)

 

 

rumah123.com