Pemerintah Siap Lanjutkan Pembahasan RUU Tapera

Big Banner

Jakarta – Kementerian Perumahan Rakyat siap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat yang dinilai merupakan solusi guna mengatasi kekurangan perumahan di Tanah Air.

“Pemerintah mengusulkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) dapat dilanjutkan kembali,” kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di Jakarta, Sabtu (30/8).

Menpera menyatakan hal itu dalam rapat kerja bersama Panitia Khusus RUU Tapera yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis (28/8).

Menurut dia, pemerintah telah mencapai pandangan yang sama dalam internal pemerintah tentang konsep pemanfaatan dana tapera yang dituangkan dalam surat Kemenkeu No. S3859/MK.05/2014 tanggal 18 Juni 2014.

“Internal pemerintah telah menyepakati pemanfaatan dana tapera untuk pembiayaan KPR, pemerintah masih dapat memberikan subsidi KPR untuk MBR dan sebagian dana tapera dapat digunakan untuk penyediaan rumah melalui mekanisme investasi,” tuturnya.

Untuk itu, ia mengemukakan bahwa seyogyanya tidak diperlukan lagi kajian oleh konsultan independen untuk penyusunan DIM (Daftar Isian Masalah) RUU Tapera.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch menjabarkan sejumlah agenda utama perumahan nasional yang selayaknya benar-benar diperhatikan pemerintahan mendatang.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menjabarkan, beberapa agenda utama yang harus diperhatikan dalam sektor perumahan nasional antara lain “road map” perumahan nasional harus segera dibuat karena sampai saat ini kebijakan yang ada menjadi tambal sulam, tanpa terintegrasi dengan baik.

Selain itu, menurut dia, agenda lainnya adalah pembentukan badan perumahan karena pemerintah seharusnya sadar bahwa peran Menpera saat ini sangatlah tidak memungkinkan untuk dapat memberikan kebijakan yang dinilai baik.

Agenda utama lainnya adalah pembentukan mekanisme Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang seharusnya ditetapkan setelah Badan Perumahan terbentuk sehingga dapat melakukan koordinasi dengan baik antarlembaga.

Penulis: Firman Qusnulyakin/FQ

Sumber:PR

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me