Perizinan Properti Butuh Reformasi Birokrasi

Big Banner

Jakarta – Perizinan di sektor properti membutuhkan reformasi birokrasi guna memangkas ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi terjadi akibat inefisiensi di berbagai bidang, yang dipicu oleh empat faktor penyebab.

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi “Solusi Menghapus Ekonomi Biaya Tinggi di Sektor Properti,” di Jakarta, Kamis (28/8). Diskusi dihadiri oleh Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy, Ketua Umum APINDO Sofyan Wanandi, dan Sekretaris Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Natali Soebagjo.

Menurut Eddy, ekonomi biaya tinggi terjadi akibat inefisiensi di berbagai bidang. Dia menyebutkan ada empat penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi. Pertama, akibat proses perizinan yang panjang, tidak jelas waktu dan biayanya.

Kedua, akibat infrastruktur dan transportasi yang tidak memadai antar pulau dan antar daerah. Masalah trasportasi mengakibatkan mahalnya barang kebutuhan untuk pembangunan. Ketiga, akibat tidak adanya kepastian hukum tentang hak tanah.

“Tanah yang sudah dimiliki selama bertahun-tahun dengan gampang bisa digugat oleh masyarakat, oknum atau mafia tanah. Bahkan tanah yang telah dikuasai pemerintah selama puluhan tahun, dapat dengan mudah digugat ke pengadilan,” ujar Eddy.

Penyebab keempat adalah masalah perizinan. Eddy menyonyohkan perizinan terkait koefisien lantai bangunan (KLB). “Aturan tentang KLB untuk rumah susun milik (rusunami) dari 6 menjadi 3,5. Padahal sewaktu KLB masih 6, para pengembang menggunakannya sebagai rusun sederhana. Tetapi setelah diubah menjadi 3,5, pengembang menjadi tidak bisa membangun rusunami,” kata Eddy.

Dia menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK dapat membantu dunia usaha, termasuk properti, untuk mengecilkan faktor-faktor pemicu ekonomi biaya tinggi.

Jusuf Kalla mengakui perizinan di Indonesia, khususnya di Jakarta memakan waktu lama. Hal it terjadi karena banyaknya prosedur, birokrasi dan kebijakan sehingga menyulitkan pengembang dan pengusaha. Oleh karenanya, menurut Kalla, diperlukn upaya merampingkan lembaga yang ada.

Masalah kepastian hukum, lanjut Kalla, juga memiliki banyak kekurangan. Hanya saja, dia menilai, proses perbaikannya membutuhkan waktu lama.

Sementara itu, Natali Soebagjo mengatakan, salah satu upaya untuk memperlancar perizinan adalah melakukan reformasi birokrasi. Upaya ini dilakukan untuk membentuk sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien. Tidak hanya itu, lewat upaya ini birokrasi juga dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Meski demikian, grand desain reformasi birokrasi sulit dilakukan, atau paling tidak akan berjalan lambat. Sebab, masih banyak kepentingan yang akan menghalangi proses tersebut. Dia berharap pemerintah dapat membantu dan bekerjasama dalam menjalankan upaya ini.

“Reformasi Birokrasi Nasional sebagai upaya perbaikan kinerja pemerintah yang ada saat ini. Kami telah membentuk sebuah grand desain mengenai hal tersebut,” ujar dia.

Sofyan Wanandi menilai, tidak hanya pengembang, pengusaha secara umum pun membutuhkan kepastian hukum. “Kami inginkan intersektoral, terutama terkait kepastian hukum. Hukum di Indonesia ada banyak sekali yang turun tangan, sampai ke perda,” ujar Sofyan.

Investor Daily

Penulis: M-1/FER

Sumber:Investor Daily

beritasatu.com