Mengintip Hunian (Tidak) Berimbang

Big Banner

Rumah sebagai tempat berkumpul segenap anggota keluarga seyogyanya menjadi tempat awal menempa sebuah generasi. Rumah yang nyaman adalah ketika seluruh penghuni keluarga merasa bisa berinteraksi dengan hangat, beristirahat dengan baik, hingga bisa belajar dengan tenang. Tempat tinggal seperti itu praktis menjadi idaman banyak kalangan. Home sweet home.

Indonesia saat ini memiliki backlog atau kekurangan pasokan rumah hingga sebanyak 13,6 juta unit. Bahkan, sejumlah pengamat ada yang berani menyebut angkanya mencapai 15 juta unit. Demikian besar kebutuhan rumah bisa dilihat ke sekeliling kita. Mereka yang tinggal di kota besar dengan mudah menjumpai keluarga yang berjejalan di dalam rumah sempit. Atau, melihat keluarga yang tinggal di kawasan kumuh dengan fasilitas tempat tinggal ala kadarnya. Jangankan mau belajar dengan tenang, untuk beristirahat dengan nyaman saja harus berjuang keras. Tidur pun akhirnya menggeletak sekenanya.

Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan warga akan hunian. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara. Khusus untuk kebutuhan papan atau rumah, bahkan ditegaskan dalam Undang Undang Dasar 1945 (amandemen IV) pasal 28 H ayat 1. Negara wajib memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut pengamat properti dari Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, tugas dan kewajiban membangun rumah untuk MBR adalah pemerintah. Sedangkan pengembang properti berada di posisi membantu mengingat orientasi pengembang adalah mencari keuntungan.

Hunian Berimbang

UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun mengamanatkan kepada badan hukum (pengembang) membangun perumahan untuk mewujudkan hunian berimbang.

Sedangkan defenisi hunian berimbang bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Hunian Berimbang. Disana disebutkan bahwa hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara seimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah. Atau, dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.

Dengan begitu, bila merujuk UU No 1 tahun 2011, pengembang properti dalam pengajuan izin pembangunan perumahan kepada pemerintah daerah seharusnya sudah mengajukan rencana pembangunan dengan hunian berimbang. Skemanya, 1:2:3, yakni pembangunan satu rumah mewah harus diikuti dengan pembangunan dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana. Lantas, bagaimana dengan peran negara?

Di tengah itu semua, baru-baru ini, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz melaporkan pengembang properti yang belum melaksanakan program hunian berimbang. Sontak, para pengembang properti pun merespons. Ada yang mempertanyakan langkah tersebut, ada juga yang menganggap hal itu kurang relevan.

“Dulu kami telah melaporkan pengembang di Jabodetabek yang belum melaksanakan pembangunan rumah dengan pola hunian berimbang. Tidak tertutup kemungkinan pengembang di daerah lain bisa dilaporkan jika mereka tidak menaati peraturan yang berlaku,” tegas Menpera dalam publikasinya di Jakarta, Rabu (6/8).

Dia menilai, Real Estat Indonesia (REI) perlu mendata anggotanya yang belum menerapkan aturan tersebut. Selain itu, adanya data pengembang yang belum melaksanakan pola hunian berimbang juga bisa menjadi landasan bagi Menpera selanjutnya untuk membuat program serta kebijakan di pemeritahan baru.
“Pola hunian berimbang yang dilaksanakan oleh pengembang tidak harus rumah tapak. Bisa juga dengan membangun rumah susun minimal dua lantai. Apalagi ke depan Kemenpera hanya akan memberikan bantuan pembiayaan perumahan dengan KPR FLPP untuk rusun saja,” tutur Djan Faridz.

Sementara itu, DPP Real Estat Indonesia (REI) menegaskan, pihaknya sudah menerapkan pola hunian berimbang, namun belum banyak. Pelaksanaan konsep hunian berimbang sulit dilakukan secara maksimal karena terhambat oleh harga dan ketersediaan lahan.

Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy mengatakan, menipisnya ketersediaan serta meningkatnya harga lahan untuk perumahan membuat pengembang sulit untuk melaksanakan aturan hunian berimbang.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenpera agar pola aturan hunian berimbang bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota REI,” ujar Eddy, di Jakarta, baru-baru ini.

Sorotan Publik

Sejumlah pengamat dan pakar properti ramai-ramai menyoroti kontroversi hunian berkembang dan langkah Menpera melaporkan pengembang.

Direktur The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan, pihaknya akan berupaya melakukan judicial review terhadap UU No 1 tahun 2011 tentang PKP. UU tersebut dinilai mengandung banyak kelemahan, sehingga penafsiran dan implementasi di lapangan salah jalan. Hal yang menjadi sorotan terutama adalah pasal 34 sampai dengan pasal 37.

“Kami siap melakukan judicial review terhadap UU Nomor I Tahun 2011 supaya masalah perumahan jangan dijadikan alat politik. Rumah bagi MBR merupakan beban dan tanggungjawab pemerintah,” kata Zulfi Syarif Koto, di Jakarta, belum lama ini.

Sementara itu, pemerhati sosial perumahan publik Institut Teknlogi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar berpandangan, sebagai lembaga pemerintahan dan diatur dalam UU Kementerian Negara Nomor 39 tahun 2008, fungsi kementerian adalah melakukan perumusan dan penetapan kebijakan dibidangnya, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bukan mengkriminalisasikan kebijakan tersebut.

“Kami lihat Kemenpera tidak menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan UU. Sisi lain mencari jalan pintas dengan menjadikan kelemahan pelaksanaan tugasnya menjadi kasus hukum. Artinya, kriminalisasi pengembang hunian berimbang ini pada dasarnya adalah indikasi pelaksanaan kebijakan perumahan yang jauh dari efektif,” tegas dia.

Pemerintah, kata dia, seharusnya belajar dari kebijakan tahun 1990-an ketika hunian berimbang ditetapkan melalui SKB tiga menteri dalam rangka mengurangi backlog perumahan yang berujung tidak efektif. Hal itu lantaran pemerintah berkutat pada kewajiban pengembang dan angka-angka untuk memaksa pengembang membangun rumah murah.

Di tengah itu semua, bagi masyarakat kebanyakan adalah bagaimana ketersediaan rumah dan kemampuan mengaksesnya secara baik. Selain persoalan daya beli, namun juga faktor ketersediaan menjadi amat penting. Keduanya menjadi saling terkait, bak dua sisi mata uang.

Peran negara menjadi amat penting dalam mempermudah pasokan rumah dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, peran pengembang properti juga penting dalam pengadaan rumah karena merekalah yang membangun. Ketika itu semua seimbang, pasokan hunian pun menjadi lancar, tidak seperti sekarang yang tidak seimbang.

Investor Daily

Penulis: EDO/FER

Sumber:Investor Daily

beritasatu.com