Korupsi dan Rusun Jadi Permasalahan Penanggulangan Banjir di Jakarta Versi Ahok

Big Banner

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa korupsi masih menjadi akar permasalahan dari banjir di ibu kota. Disinyalir terdapat banyak kepentingan pihak-pihak tertentu dalam proyek-proyek penanggulangan banjir yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta.

“Soal pengadaan barang dan macam-macam. Kalau orang ada niat kerja yang betul-betul pasti enggak masalah. Saya sinyalir, ini ada kepentingan kontraktor dan macam-macam,” ujar Ahok saat menjadi pembicara dalam Seminar Masyarakat Hidrologi di Hotel Atlet Century Park, seperti informasi yang diterima Rumahku.com.

Terhambatnya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta tidak hanya mengenai korupsi saja. Penyediaan rumah susun yang minim juga dinilai Ahok sebagai kendala utama dalam penanganan banjir. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau daerah tertentu yang sebenarnya berfungsi menjadi daerah resapan air.

“Rusun juga menjadi kendala utama. Kalau ada rusun sih saya enggak mau tahu, garuk saja itu semua. Normalisasi dan pembenahan pemukiman di tepi sungai harus jalan terus,” tutur Ahok.

Pemprov Jakarta menilai, mereka harus memulai program normalisasi sungai dan waduk dan melakukan relokasi warga yang tinggal di bantaran kali atau pinggiran waduk ke rusun yang telah disediakan. Ahok juga meminta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta membangun rusun sebanyak 50.000 unit setiap tahunnya.
 

rumahku.com