Pemerintah Permudah Izin Pembangunan Permukiman Kelas Menengah-Bawah

Big Banner

(Berita Daerah – Nasional) Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rildo Ananda Anwar mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam mempermudah izin proyek permukiman kelas menengah-bawah dengan memangkas proses birokrasi. Namun kebijakan itu hanya berlaku bagi pengusaha properti yang ingin membangun permukiman kelas menengah ke bawah.

Dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Surabaya, Rabu (12/11) kemarin Rildo mengungkapkan jika hal tersebut telah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk memangkas proses perizinan. Apalagi selama ini permasalahan perizinan ini tidak hanya membutuhkan waktu tetapi biaya.

Pelaku pengembang properti di dalam negeri kerap mengeluhkan proses perizinan yang panjang dan lama sehingga dianggap menjadi sebuah beban yang menghambat. Hal ini makin diperparah dengan harga bahan material yang semakin meningkat sehingga dapat menekan para pelaku usaha properti dalam negeri.

Pemangkasan proses birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini diharapkan dapat direspon oleh pemerintah daerah sehingga backlog (angka kebutuhan rumah) tidak terus naik. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib berupaya membantu menekan backlog dengan menyediakan lahan murah.

Kendala lainya adalah terkait dengan harga lahan yang semakin tinggi sehingga menjadi masalah terbesar pengembang untuk memulai proyek permukiman rakyat. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin sedikinya jumlah lahan yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan perumahan, sehingga perlu dicari sebuah solusi untuk mengantisipasi persoalan tanah.

Persoalan lainya yaitu pemerintah tidak bisa melakukan pembatasan orang-orang kaya yang sudah punya rumah atau kembali membeli rumah sebagai investasi. Untuk itu pemerintah akan mesiasati dengan tetap memikirkan kebijakan yang pro rakyat berpendapatan rendah, dan mungkin nanti bentuknya bisa seperti pembebasan PPn.

Pemerintah memiliki program prioritas ke depan dalam rangka penyediaan rumah diantaranya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik melalui rusunawa, rusun milik maupun rumah tapak, dengan segala cara percepatan tersebut akan dilakukan oleh pemerintah. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sendiri menargetkan untuk menyediakan 220.000 unit hunian pada tahun 2015. Besaran itu masih jauh dari backlog nasional saat ini yang mencapai 15 juta unit rumah.

Pada kesempatan sama, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Rumah Jawa Timur yaiut Saifullah Yusuf menungkapkan bahwa realiasasi pembangunan rumah di Jawa Timur tidak pernah bisa memenuhi target yang diharapkan. Dari target rata-rata tahunan yang sebesar 25.000 rumah per tahun, maka realisasi yang ada biasanya berkisar di angka 20.000 unit rumah.

Pada saat ini pemerintah harus mencari terobosan sehingga penyediaan rumah rakyat bisa lebih cepat dan harus ada kebijakan yang radikal. Akibatnya, angka backlog semakin meningkat menjadi 500.000 unit dibandingkan dengan jumlah sebelumnya di posisi 300.000 unit di Jawa Timur.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

beritadaerah.co.id