Hingga Akhir 2014, Pasar Perumahan Diprediksi Melambat

Big Banner

Jakarta – Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan, pasar perumahan di berbagai daerah di Tanah Air bakal terus melambat hingga akhir tahun 2014 dalam kondisi mencari keseimbangan harga baru.

“Sampai akhir tahun 2014, pasar perumahan diperkirakan masih akan terus melambat meskipun proses transisi pemerintahan baru berjalan lancar, karena pasar relatif masih menyesuaikan diri dan membentuk keseimbangan baru pascakenaikan harga tanah yang sangat tinggi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (14/11).

Menurut Ali, perlambatan pembelian rumah terutama akan mengemuka bila kenaikan BBM direalisasikan, dan akibatnya pengembang diperkirakan akan menaikkan harga jual secara bertahap melihat perkembangan politik dan ekonomi.

Ia mengungkapkan, tren perlambatan terus berlanjut karena tingkat perlambatan nilai penjualan pasar perumahan pada kuartal III tahun 2014 adalah sebesar -9,4 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Penurunan penjualan, lanjutnya, terjadi di Jakarta (-55,0 persen), Depok (-41,0 persen), dan Bogor (-14,4 persen).

Selain pasar perumahan menengah atas yang relatif sudah jenuh, ujar dia, perlambatan pasar perumahan juga dipicu oleh kondisi politik yang memanas dalam pemilihan umum di Indonesia.

“Kondisi politik yang belum sepenuhnya kondusif saat ini membuat pasar secara umum masih memilih untuk menahan ekspansi usaha tidak terkecuali yang terjadi di pasar perumahan. Beberapa hal yang dikhawatirkan pasar berkaitan dengan program-program pemerintahan baru yang belum memperlihatkan program kerja yang jelas,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah bakal memangkas waktu dan sejumlah proses perizinan yang dibutuhkan terkait dengan properti sebagai upaya untuk memperlancar layanan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan.

“Salah satu fokus kita memang untuk memangkas proses perizinan dan diusahakan satu pintu dan waktunya cepat, agar lebih simpel dan semua proses harus berjalan cepat,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat menerima audiensi dari sejumlah asosiasi perumahan seperti Real Estat Indonesia (REI), Jumat (7/11).

Dalam kesempatan audiensi tersebut, pembahasan antara Menpupera dan beragam asosiasi perumahan antara lain terkait rencana pemangkasan perizinan untuk pembangunan perumahan yang selama ini menjadi keluhan para pengembang.

Basuki menegaskan, pemangkasan birokrasi perizinan diterapkan dengan melakukan evaluasi proses pengadaan barang dan jasa terlebih dahulu. Kemudian akan difokuskan pada aturan-aturan yang dinilai menghambat pelaksanaan penyediaan hunian. “Memang banyak keluhan, ada peraturan yang kita bikin tetapi menyulitkan kita sendiri, jadi harus dipermudah jangan mempersulit,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada pengembang untuk tetap patuh hukum dan konsisten menerapkan hunian berimbang guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Ketua Umum REI Eddy Hussy mengemukakan, pihaknya meminta Menpupera guna mempercepat proses perizinan agar lebih mudah dan cepat.

Menurut Ketum REI, proses perizinan selama ini kerap menjadi beban antara lain karena lamanya waktu proses yang mesti ditempuh.

Penulis: /FER

Sumber:Antara

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me