Jokowi Diminta Pangkas Perizinan Perumahan

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Perizinan menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan perumahan. Pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota) yang berwenang memberikan izin membuat rantai perizinan sedemikian banyak dan rumit. Menurut sejumlah pengembang yang ditemui pada acara Rakernas REI di Jakarta, Rabu (19/11), menyebutkan, mereka harus mendapatkan 28 jenis izin sebelum bisa membangun.

Menurut Ketua Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto, izin pembangunan perumahan sesungguhnya hanya tiga, yaitu izin lokasi, tata ruang (site plan), dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Perumahan

Ilustrasi

“Hanya saja karena perizinan ini wewenangnya daerah, di lapangan tergantung inovasinya pemda sehingga perizinan bisa jadi 28 (jenis). Perizinan jadi macam-macam, dibuat aneh-aneh, waktunya bisa tahunan tapi bisa cuma seminggu selama punya duit,” ujar Zulfi kepada housing-estate.com di Jakarta, Rabu (19/11).

Untuk memotong salah satu rantai permasalah pembangunan perumahan ini pemerintah sebaiknya berani menggratiskan biaya tiga perizinan itu. Hal ini, kata Zulfi, karena pemerintah tidak pernah mencukupi sendiri kebutuhan perumahan rakyat. Pembangunan perumahan diserahkan kepada pengembang swasta.

Ia berharap pemerintahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menabrak segala rintangan perizinan ini. “Kalau Jokowi bisa menggratiskan biaya tiga perizinan itu baru hebat. Percuma saja target tinggi-tinggi kalau nantinya hanya jadi target dan cita-cita doang,” katanya.

Editor: H. Prasojo

housing.estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me