Krisis Tanah Tanggung Jawab Pemda dan BUMN

Big Banner

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) diharapkan bisa mempercepat proses penyelesaian ketidakpastian hukum atas program pembangunan perumahan.

Selama ini, program tersebut terhambat berbagai faktor, khususnya kurangnya persediaan tanah. Sudah banyak langkah kebijakan untuk mengatasi masalah pengadaan tanah. Meski begitu, hingga kini belum ada hasil yang maksimal.

Wakil Ketua DPD RI, Farouq Muhammad menyatakan, untuk mengatasi krisis, diperlukan pihak lain selain Kementerian ATR.

“Krisis pengadaan tanah untuk perumahan rakyat ini, tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemangku kewajiban penyelenggara tanah saja, yang saat ini masih berada di wilayah pemerintahan pusat. Masalah ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan lembaga utama pelaksana pembangunan perumahan,” papar Farouq di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2014).

Farouq menyatakan, selain pemerintah pusat, penyedia lahan harus pula diperankan oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang perumahan, yaitu Perum Perumnas. Namun, saat ini, Perumnas juga tengah mengalami krisis pengadaan tanah.

“Dewasa ini, stok lahan yang dimiliki Perumnas tinggal 1.900 hektar yang tersebar di sejumlah daerah,” kata Farouq.

Oleh sebab itu, menurut Farouq, perlu ada kerja sama dalam pengadaan tanah secara lintas BUMN. Dia mencontohkan, BUMN perkebunan yang menyediakan lahan seluas 800 hektar di Sumatera dan BUMN transportasi yang berencana menyediakan lahan di wilayah Jakarta, Surabaya dan Bandung.

“Demikian pula kerja sama dengan pemerintah daerah di 10 kabupaten/kota yang sudah berkomitmen menghibahkan lahan,” tambah Farouq.

Dia menambahkan, persoalan lahan merata di tiap daerah di Indonesia. Meski begitu, pasokan lahan paling berat pengadaannya adalah di Jawa. Padahal, kebutuhan terbesar perumahan rakyat terkonsentrasi di Jawa.

“Untuk itu, perlu peta, rencana dan kebijakan yang matang untuk mengatasi ketimpangan ini,” tutup Farouq.

properti.kompas.com