Pengembang Properti Keluhkan Aturan Daerah Tumpang Tindih

Big Banner

JAKARTA – Sejumlah pengembang di daerah mengeluhkan banyaknya peraturan untuk membangun perumahan yang tumpang tindih, salah satunya di Nusa Tenggara Barat.

“Pengurusan perizinan untuk rumah komersial dan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masa disamakan? Mulai dari biaya hingga yang lain-lain tidak ada yang beda,” kata Ketua DPD REI NTB Miftakhudin Maruf di acara Rakernas Real Estat Indonesia (REI) di Hotel Borobudur di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Dirinya mengaku ini tentunya menjadi hambatan bagi pengembang dalam membangun rumah untuk MBR, padahal ini merupakan program dari pemerintah sendiri.

Kedepan, ia berharap, wacana pemerintah untuk membebaskan biaya perijinan untuk MBR tidak hanya janji semata. “Ada kebijakan dari Mendagri untuk membebaskan biaya perijinan untuk MBR. Smoga bukan sekedar wacana,” harapnya.

Hal tersebut ditanggapi oleh Ketua DPD RI Farouk Muhammad. Ia mengaku siap menjembatani persoalan ini kepada pemerintah yang terkait.

“Kami dari DPD siap menjembatani dengan pemerintah atau menteri terkait. Baik itu soal perizinan, ketersediaan tanah, dan lahan,” pungkasnya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me