10 Ribu Nelayan Terancam Karena Giant Sea Wall

Big Banner

SolusiProperti.com –  Adanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah di pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia mengancam penghasilan nelayan dan petambak tradisional. Padahal, nelayan dan petambak terkait erat dengan bagaimana negara memenuhi hak-hak asasi sebagai mana yang telah diatur dalam konstitusi UUD 1945.

“Dapat dilihat dari proyek PLTU Batang serta Giant Sea Wall di teluk Jakarta, sedikitnya 10.961 nelayan tradisional Batang terancam kehilangan penghasilan dan 16.855 nelayan akan tergusur karena proyek national capital integrated coastal development (NCICD) yang nilainya Rp600 triliun,” kata Selamet Daryoni di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Dia menjelaskan, pemerintah juga tidak pernah menghentikan ekspoitasi pesisir dan pulau-pulau kecil, bahkan kriminalisasi berjalan dengan mudah sebagaimana yang dihadap di Taman Nasional Ujung Kulon yang terancam penjara dan dengan Rp100 juta karena hanya menangkap ikan dan kepiting.

Selamet menambahkan, harga minyak untuk nelayan tradisional yang baru saja dinaikkan ini sangat memukul para nelayan. Pasalnya, keputusan tersebut tidak diimbangi dengan upaya dari negara sebagai kompensasi untuk mengantisipasi dampak tersebut.

Selain itu, dia juga meminta penyelesaian tumpang tindihnya pengawasan, memastikan sanksi pelanggaran kewajiban mempekerjakan nakhoda dan anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia di dalam kapal berbendera Indonesia, lalu mewajibkan adanya peningkatan nilai hasil tangkapan dengan mewajibkan usaha perikanan skala besar dengan membuat sarana unit pengolahan ikan.

“Lalu menegaskan pelarangan jaring pukat trawl di seluruh Indonesia, dan memastikan hak partisipasi nelayan dalam pengawasan sumber daya perikanan,” tutupnya.

solusiproperti.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me