Kenaikan BI Rate Dikhawatirkan Menghambat Pembelian Properti

Big Banner

(Berita Daerah – Nasional) Real Estat Indonesia (REI) mencemaskan turunnya daya beli masyarakat di sektor perumahan terkait dengan kebijakan Bank Indonesia yang memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate). Dengan kenaikan BI Rate itu dikhawatirkan akan menghambat masyarakat untuk membeli properti.

Beberapa hari lalu Bank Indonesia memutuskan untuk menaikan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 7,75% yang merupakan respon dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kenaikan BI Rate itu untuk memastikan tingkat inflasi setelah kenaikan harga BBM dapat terkendali dan bersifat temporer.

Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy di Jakarta, mengatakan bahwa dengan kenaikan BI Rate yang dilakukan oleh Bank Indonesia, akan mempengaruhi masyarakat untuk “mengerem” membeli properti. Apalagi pada saat ini jumlah kebutuhan perumahan di tengah masyarakat masih sangat besar mengingat back log perumahan yang diperkirakan mencapai lebih dari 15 juta unit.

Dengan penurunan permintaan properti dari masyarakat dikhawatirkan akan banyak properti yang dibangun oleh pemerintah maupun pengembang swasta menjadi kosong dan tidak terisi, atau bahkan banyak pengembang swasta yang akan mengurangi pembangunan properti di dalam negeri.

Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan bahwa pemerintah harus membuat peta jalan perumahan nasional karena program yang terkait dengan perumahan selama ini dinlai belum optimal. Selama ini program yang dijalankan pemerintah masih dinilai tambal sulam dan belum memiliki peta jalan perumahan secara nasional.

Selanjutnya Ali mengungkapkan jika target pemerintah untuk melakukan pembangunan rumah sebanyak 200 ribu rumah per tahun dinilai akan sulit tercapai tanpa ditunjang oleh kebijakan yang mumpuni. Untuk itu pemerintah pusat harus dapat berkordinasi dengan pemerintah daerah untuk dapat mencapai target tersebut, karena masing-masing wilayah memiliki persoalan kekurangan perumahan yang berbeda.

Selain itu pemerintah juga belum memiliki data antar wilayah mengenai persoalan perumahan beserta dengan tanah atau lahan yang akan digunakan. Pemerintah diminta untuk membuat bank tanah, karena pada saat ini yang berhasil membangun sebagian target justru bukan dari pihak pemerintah melainkan dari pengembang swasta.

Persoalan klasik yang terkait dengan pembangunan perumahan juga harus diselesaikan yaitu berupa tumpulnya program perumahan karena kementerian yang ada akan mengalami kesulitan apabila tidak bekerja sama dengan pemerintah daerah yang dikarenakan ada penerapan otonomi daerah yang harus diselesaikan pada lintas kementerian yang terkait.

Oleh karena itu sebelum berbicara mengenai target pembangunan perumahan, pemerintah diminta untuk membuat peta jalan perumahan agar memiliki program dan tujuan yang jelas mau dibawa kemana arah pembangunan perumahan rakyat ini karena masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memiliki rumah.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

beritadaerah.co.id

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me