Perumnas Jadi Badan Perumahan

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Perum Perumnas yang setelah krisis moneter 1998 beroperasi layaknya pengembang swasta akan dikembalikan ke khittahnya sebagai penyelenggara pembangunan rumah rakyat. Pemerintah akan menjadikan BUMN itu sebagai badan penyelenggara perumahan sesuai amanat UU Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan Perumnas sebagai badan penyelenggara perumahan, pemerintah berharap target membangun 900 ribu rumah baru dalam lima tahun ke depan bisa tercapai.

Logo Perumnas

Logo Perumnas

Hal itu dinyatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Moch Basuki Hadimuljono saat memaparkan program kerja kementeriannya kepada pers di Bogor, Kamis (27/11/2014). “Perumnas kembali ke khittahnya, menjalankan tugas dan fungsinya seperti semula. Sekarang Perumnas tak ada bedanya dengan Wika Realty dan Summarecon Agung (yang mengembangkan rumah dan properti komersial),” katanya.

Status Perumnas tetap perusahaan umum (perum), tapi tidak boleh lagi diperlakukan seperti badan usaha milik negara (BUMN) murni yang setiap tahun dibebani pencapaian target laba, melainkan sebagai badan perumahan. “Wapres sudah menyetujui penunjukan Perumnas sebagai badan perumahan itu,” katanya. UU Perumahan dan Permukiman No 1/2011 mengamanatkan pembentukan badan perumahan sebagai penyelenggara pembangunan perumahan rakyat di Indonesia.

Ia belum mau merinci bagaimana Perumnas menjalankan tugasnya sebagai badan perumahan, dan dari mana sumber pembiayaan serta lahan untuk pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Perumnas itu. “Tanah-tanah milik PU bisa didayagunakan untuk membangun rumah rakyat. Apakah pembiayaannya dari APBN atau sumber lain, nanti kita lihat. Yang jelas Perumnas kita kendalikan agar tidak doing business seperti Wika Realty dan Summarecon,” kata bekas Komisaris Utama PT Wijaya Karya Tbk, induk usaha PT Wika Realty itu.

Sementara bisnis perumahan dan properti komersial Perumnas yang sekarang sudah terlanjur berjalan, dipersilahkan jalan terus. Berkaitan dengan pembentukan badan perumahan itu, pemerintah memutuskan tetap akan mengembangkan rumah tapak bersubsidi selain rumah susun (rusun). Peraturan Menpera sebelumnya yang meniadakan keberadaan rumah tapak bersubsidi mulai 1 April 2015 akan direvisi. “Saya maunya revisi bukan hanya berupa perubahan pasal (yang menghapus rumah tapak bersubsidi itu), tapi yang meregulasi (secara menyeluruh pembangunan rumah rakyat),” katanya. Yoenazh

 

housing.estate.com