Dirut Perumnas Keberatan Disandingkan dengan Pengembang Kelas Atas

Big Banner

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perum Perumnas dilarang membangun proyek komersial. Hal tersebut dilontarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang berencana mengembalikan Perumnas sebagai penyedia rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perumnas Himawan Arief mengatakan bahwa anggapan Perumnas membangun proyek komersial kurang tepat. Perumnas Makin Getol Bangun Proyek Komersial…

“Perumnas tetap fokus menyediakan sektor perumahan. Kalau kita (dianggap) murni pengembang komersial, bangun mal saja, kan tidak,” ujar Himawan kepada Kompas.com, Senin (1/11/2014).

Pada saat membangun perumahan, Himawan mengaku, pihaknya merasa perlu menyediakan fasilitas penunjang, misalnya mal atau ruko. Dia pun menganggap hal itu lumrah karena merupakan bagian dari satu kawasan terpadu. Fasilitas itu tak bisa dihilangkan begitu saja.

“Saya rasa wajar saja kalau rusun (rumah susun) ada kiosnya. Kan tidak bagus juga bangun rumah saja tanpa ada fasilitasnya. Fasilitas rekreasi itu kan biasa,” kata Himawan.

Namun, Himawan mengaku keberatan jika Perumnas disandingkan dengan pengembang kelas atas seperti Summarecon atau Agung Podomoro. Baca: Menteri: Perumnas Tak Boleh Lagi Bangun Komersial!

Dia menjelaskan, Perumnas berbeda dengan pengembang-pengembang tersebut, karena Perumnas fokus menyediakan rumah untuk menengah ke bawah. Meski begitu, dia sepakat dengan maksud Basuki yang ingin mempertahankan Perumnas sebagai penyedia rumah bagi MBR.

“Saya baru saja bertemu dengan Pak Basuki, beliau bilang Perumnas harus membangun lebih banyak unit rumah untuk MBR. Saya setuju,” kata Himawan.

Terkait anggaran, ia telah menyarankan kepada Basuki untuk memberi dana subsidi kepada Perumnas. Hal itu merupakan cara untuk menekan harga rumah sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun, ia tak dapat memastikan jumlah dana subisidi yang sudah disiapkan dari pemerintah.

“Saya sudah usulkan, tetapi hasilnya masih menunggu keputusan Pak Basuki dengan Menteri BUMN. Masih didiskusikan,” jelas Himawan.