Pemerintah Bakal Turunkan Bunga KPR Subsidi Jadi Lima Persen

Big Banner

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mempertimbankan kemungkinan untuk menurunkan suku bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 5 persen dari semula 7,25 persen.

Dengan demikian, suku bunga cicilan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa berkurang hingga Rp 200.000 per bulan dengan asumsi penghasilan per bulan Rp 4 juta untuk masa tenor maksimal 20 tahun.

“Pak Wapres Jusuf Kalla mengarahkan, mungkin bunganya diturunkan menjadi 5 persen dari 7,25 persen, diminta Beliau (JK) untuk menghitung karena kalau bunganya 7,25 persen cicilannya sekitar Rp 800.000, ini dianggap memberatkan MBR berpenghasilan Rp 4 juta. Kalau mau diturunkan lagi misalnya Rp 600.000 hingga Rp 700.000 berarti bunganya mungkin 5 persen, (dana) subsidi kan sudah turun, jadi bunga juga bisa diturunkan, itu arahan Bapak Wapres,” papar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Lebih jauh mengenai rencana penurunan bunga FLPP ini, staf khusus Wapres akan mengadakan rapat dengan sejumlah bank, di antaranya Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Asian Development Bank, serta lembaga pembiayaan lainnya.

Basuki menyampaikan bahwa perkiraan sementara penurunan bunga FLPP tersebut dimungkinkan. “Ini sedang dihitung staf khususnya Pak Wapres dan Beliau (staf Wapres) bilang ini (penurunan bunga FLPP) mungkin sekali,” ujar dia.

Kementerian Perumahan Rakyat sebelumnya mengalokasikan dana untuk mendorong KPR FLPP kurang lebih Rp 5,1 triliun pada 2015. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu program pemilikan rumah sebanyak 60.000 unit bagi MBR.

Terkait program pembangunan satu juta rumah, Basuki menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia hingga saat ini Rp 18,9 triliun. Dana ini masih kurang Rp 40 miliar untuk memenuhi target tersebut.

Basuki menambahkan, pemerintah akan membangun rumah untuk MBR sebanyak 603.000 unit. Sedangkan untuk non-MBR, sekitar 250.000 rumah dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI).

“Dan dari masyarakat atau Pembangunan dan Pemberdayaan Swasta (PPS) itu sekitar 146.000 rumah, jadi total mencapai 1 juta rumah bisa dikembangkan dengan dana-dana yang tersedia ini,” sambung Basuki.

Pembangunan rumah rakyat akan tersebar di sejumlah daerah di antaranya di Gunung Sitoli, dan Nias Utara Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Menurut Basuki, pemerintah di daerah tersebut telah menawarkan lahannya untuk dibangun perumahan.

“Beberapa hari yang lalu aparta pemda datang minta untuk rumah-rumah itu. Jadi kontribusi pemda berupa lahan. Kalau pemda punya lahan akan kita prioritaskan untuk perumahan,” ucap dia.

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me