Aturan Rumah Bebas PPN Telat Terbit, Kebijakan Perumahan Tak Sinkron

Big Banner

Jakarta -Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz sempat mengkritik pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telat mengeluarkan aturan soal penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah tapak sederha. Aturan ini seharusnya sudah bisa efektif Januari 2014 sejalan dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun baru berlaku 10 Juni 2014.

Bagi pemerhati sektor properti, kondisi ini sebagai cermin tak sinkronnya kebijakan Kemenpera dan Kemenkeu dalam hal perumahan.

Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda mengatakan penghapusan PPN untuk rumah murah dengan kisaran harga Rp 105 juta-Rp 165 juta sesuai zonasi melalui Peraturan Menteri Keuangan terbaru merupakan bukti tidak sinkronnya kebijakan-kebijakan yang terjadi di sektor perumahan rakyat.

“Pada dasarnya penghapusan PPN akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli rumah murah, namun demikian penghapusan ini selalu terlambat karena harga rumah murah saat ini dengan kondisi lapangan yang ada sudah ketinggalan,” kata Ali dalam situs resminya, Senin (16/6/2014).

Ia menambahkan peraturan yang diambil selalu terlambat dengan standar harga rumah patokan lama sedangkan harga rumah saat ini sudah semakin mahal. Sehingga, lanjut Ali, kebijakan yang diambil menjadi tidak terlalu berarti karena akar permasalahan perumahan nasional saat ini belum terselesaikan.

“Masalah rumah murah bukan sekedar subsidi atau penghapusan PPN, namun lebih pada ketersediaan tanah yang murah bagi rakyat yang dapat dilakukan dengan terbentuknya bank tanah milik pemerintah,” katanya.

Menurut Ali, seharusnya pemerintah dapat melakukan peraturan yang secara otomatis memberlakukan penghapusan PPN untuk rumah murah bersamaan dengan peraturan Kementerian Perumahan Rakyat untuk penetapan harga rumah murah.Next

finance.detik.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me