Pemerintah Revisi Harga Rumah Bebas Pajak, Ini Daftarnya

Big Banner

Jakarta -Pemerintah telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan ketentuan baru soal PPN bagi rumah sederhana. Keputusan ini telah diambil beradasarkan pertimbangan kajian dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU).

Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan pembebasan PPN berlaku untuk harga rumah pada rentang maksimal Rp 105 juta-Rp 165 juta. Ketentuan ini terbagai atas 9 zona dari Sumatera hingga Papua.

“Range-nya antara Rp 105 juta-Rp 165 juta yang bebas PPN. Yang Rp 165 juta itu di Papua dan yang Rp 105 juta itu di Jawa dan Sumatera, Jabodetabek sekitar Rp 120 juta,” kata Fuad di Gedung DPR, Rabu malam (11/6/2014),

PMK ini juga mengatur ketentuan pembebasan PPN berlaku selama 5 tahun, atau berbeda dari aturan sebelumnya yang hanya berlaku setahun. Penetapan hingga lima tahun telah memperhitungkan proyeksi kondisi perekonomian Indonesia sampai 2018, termasuk kenaikan harga bahan baku rumah.

“Kita sudah menentukan ke depannya langsung, dulu kan setahun-setahun nanti berubah terus PMK-nya, mendingan langsung saja dinaikkan sampai 2018,” ujarnya.

Ia menuturkan, aturan ini sudah berlaku sejak ditandatangani oleh Menteri Keuangan Chatib Basri pada tanggal 10 Juni 2014.Next

finance.detik.com