Pemerintah Bentuk Organisasi Khusus Yang Menangani Pembebasan Lahan

Big Banner

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih membutuhkan lahan 133 hektare untuk pembangunan proyek infrastruktur. Dari total lahan infrastruktur tersebut sebagian besar akan digunakan untuk proyek jalan tol dan bendungan.

“Paling tol sama bendungan, kemarin tol dengan bendungan,” kata Menteri Basuki Hadimuljono.

Untuk mempermudah pembangunan proyek tersebut, maka dirinya meminta bahwa setiap direktorat jenderal (ditjen) di bawah kementeriannya harus memiliki organisasi yang memudahkan proses pembebasan proyek infrastruktur.

“Kita lagi membahas organisasi, eselon satu sudah. Nanti setiap ditjen punya, terutama ditjen implementasi punya organisasi yang menangani tanah kemudian di bawah sekjen juga ada yang menangani tanah,” jelasnya.

Basuki menyebutkan, organisasi tersebut sampai saat ini baru terdapat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU. Bahkan, dalam pembentukan organisasi tersebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria.

“Bina Marga, kalau SDA belum mereka hanya ada di balai-balai, ini sekarang mau ditarik ke sini,” tambahnya. (bn)

ciputraentrepreneurship.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me