Pemerintah Masih Memikirkan untuk Tarik Pajak Properti Mewah

Big Banner

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji penerapan Pajak Penghasilan (PPh) dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sektor properti, seperti apartemen, rumah, dan kondominium termasuk di dalamnya. 

“Masih didiskusikan. Jadi selama ini pakai luas dan kami ingin lebih baik pakai harga dan luas. Karena kalau luas saja, biar kecil jika dilapisi emas, harganya mahal juga,” ujar Suahasil Nazara, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, seperti informasi yang diterima Rumahku.com

Suahasil menambahkan bahwa sebaiknya pengenaan pajak tidak hanya mengacu pada patokan luas hunian, tetapi juga pada patokan harga. Sehingga rencananya harga dan luas hunian yang dipungut pajak barang mewah diturunkan kriterianya sehingga objek pemungutan Pph dapat diperluas. 

Untuk itu, pemerintah saat ini tengah membahas perhitungan untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.03/2008 yang mengatur hal tersebut bersama dengan para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) dan pihak lain yang terkait.

 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me