Pemerintah Akan Bentuk Bank Tanah

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Penguasaan lahan skala besar oleh pengembang swasta dinilai sebagai salah satu penyebab cepat meroketnya harga tanah. Masalah harga ini tidak dapat dikontrol karena pemerintah hingga sekarang tidak punya land bank (bank tanah) yang bisa dijadikan stabilisator harga. Dalam hal ini Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, yang sejak lama punya land bank untuk mengontrol kenaikan harga di pasar. Kendati sudah telat gagasan bank tanah ini patut dihidupkan lagi mengingat kebutuhan hunian dengan harga terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat besar.

Ilustrasi: Kaveling siap bangun

Ilustrasi: Kaveling siap bangun

“Konsep bank tanah ini sebenarnya sangat sederhana dan masing-masing pemerintah daerah sebetulnya punya bank tanah tapi hanya sebatas aset dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari dulu konsep bank tanah ini sangat lambat diwujudkan, padahal kalau pemerintah punya, harga tanah di pasaran bisa lebih terkontrol,” ujar Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, kepada housing-estate.com di Jakarta, Kamis (22/1).

Perwujudan bank tanah ini sejalan dengan program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang mencanangkan pembangunan sejuta rumah dalam satu tahun. Terkait hal ini, Sekretaris Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Rildo Ananda Anwar, mengemukakan, pemerintah akan membentuk badan baru untuk penyediaan land bank. Badan baru ini akan menyediakan tanah bukan hanya untuk perumahan, tetapi juga infrastruktur seperti jalan tol, dan pelabuhan.

“Badan baru ini nanti di bawah Kementerian Keuangan sehingga memudahkan penyediaan anggaran untuk pembebasan lahannya. Teknisnya akan dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemenpupera, dan kementerian lainnya, tapi tanggung jawabnya ke Menkeu,” ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Rabu (21/1).

Pemerintah, lanjut Rildo, menyadari land bank sangat penting untuk mengendalikan harga agar terjangkau masyarakat khususnya MBR. Saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi lahan khususnya yang dimiliki Kemenpupera. Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga tengah melakukan audit terhadap lahan-lahan nganggur milik negara.

“Kita juga akan bekerja sama dengan pemda termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini masih terus dibahas termasuk pembiayaannya, berapa kebutuhannya dan dari mana sumber dananya. World Bank dan Asian Development Bank juga sudah siap untuk membantu pembiayaan rumah untuk MBR,” tandasnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me