Pengembang Keberatan Batasan PPnBM Rp2 Milyar

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Rencana pemerintah mengubah regulasi perpajakan tentang besaran obyek pajak barang mewah (PPnBM) untuk rumah dan apartemen ditanggapi dengan sikap keberatan dari kalangan pengembang. Berdasar perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tentang tarif dan batasan barang mewah, apartemen senilai Rp2 miliar atau di atas 150 m2, terkena ketentuan PPnBM. Sebelumnya, yang terkena aturan ini apartemen yang nilainya Rp10 miliar atau luasnya 150 m2. Untuk  properti non strata title (rumah, townhouse, rukan, ruko) luasan 350 m2 terkena PPnBM. Menurut PMK PPnBM besarnya 20 persen.

Menurut Ketua Kehormatan Realestate Indonesia (REI) Teguh Satria, untuk meningkatkan pendapatan pajak sebetulnya masih banyak yang bisa di-create oleh pemerintah. Selama ini konsumen sudah dikenakan macam-macam pajak property, PPN 10 persen, BPHTB, dan pengembang membayar PPH Final 5 persen. Kalau ditotal jumlahnya 20 persen. Ditambah dengan PPnBM maka total pajak yang akan menjadi beban konsumen mencapai 45 persen.

Eddy Hussy

Eddy Hussy

“Saya khawatir kalau ini diterapkan jadi kontra produktif dengan keinginan pemerintah untuk merumahkan pekerja di dalam kota dengan tinggal di apartemen,” ujarnya kepada housing-estate.com di Jakarta, Selasa (27/1).

Teguh menegaskan, pajak bukan menjadi intsrumen keuntungan bagi pengembang. Karena itu kalau pajaknya dinaikkan pengembang akan menembahkan ke harga jual sehingga yang menanggung konsumen. “Kenaikan harga karena pajak ini akan mengurangi penjualan,  ujungnya pajak yang diterima pemerintah juga akan berkurang,” imbuhnya.

Seharusnya pemerintah dapat lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain dari pajak. Ia mencontohkan dengan membuka kepemilikan properti oleh asing. Menurut Teguh, potensi pendapatan dari penjualan property ke asing bisa mencapai Rp50 triliun.

“Ini yang dipajakin 45 persen, jadi properti nasional bisa tetap tumbuh dan pemerintah dapat uang. Orang asing yang tinggal di sini juga itu devisa buat negara kita. Rp2 milyar itu barang kaya apa, sekarang Rusunami aja sudah Rp9 juta/m2. Banyaklah yang bisa di-create tanpa mengorbankan properti kita,” tandasnya.

Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy  mengatakan, pemerintah tidak perlu gegabah dan parsial menetapkan batasan obyek pajak barang mewah. “Takutnya nanti malah memberatkan masyarakat, properti ini kan menyerap tenaga kerja cukup besar dan multi player effect-nya juga besar. Kita sih tetap berharap PPnBM berdasarkan luasan, 150 m2 untuk apartemen dan 300 m2 untuk rumah tapak,” imbuhnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me