Negara Akan Kuasai Tanah Terlantar

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menertibkan tanah sengketa dan terlantar yang menjadi sumber konflik.  Apabila lahan yang bersengketa dan tidak bisa diselesaikan sudah berlangsung dalam lima tahun, tanah tersebut akan diambilalih oleh pemerintah. “Tanah tersebut akan dijadikan sebagai tanah terlantar dan dikuasai negara,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, kepada housing-estate.com di Jakarta, Selasa (17/2).

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan

Untuk itu Ferry meminta seluruh Kantor Pertanahan di daerah untuk memverifikasi lahan khususnya lahan-lahan komunal masyarakat yang biasanya menjadi sumber konflik.  Ferry berpendapat, tanah merupakan karunia Tuhan sehingga dalam hal ini kementeriannya memiliki hak sangat istimewa untuk mengatur soal pertanahan.

“Ini tanggung jawab besar, makanya kita tidak ingin tanah menjadi sumber konflik, tanah justru harus mempersatukan. Untuk tanah terlantar yang sudah dikuasai negara, kita juga akan persulit untuk dikeluarkan statusnya dari tanah terlantar, minimal harus menunggu satu tahun untuk dikeluarkan statusnya dari tanah terlantar tersebut,” tegasnya.

Terkait dengan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Ferry menyebut, hal ini akan diterapkan kendati banyak daerah yang menolak. Hanya saja penerapannya paling cepat pada tahun 2016 karena menyesuaikan dengan tahun anggaran.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me