Pemerintah Godok Pokja Perumahan di Daerah

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Untuk mendorong pembangunan rumah untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pemerintah telah meningkatkan dana subsidi bunga melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan FLPP konsumen mendapatkan bunga subsidi 7,25 persen yang berlaku tetap hingga kreditnya lunas.

Ilustrasi

Ilustrasi

Tahun 2014 pemerintah menyalurkan FLPP sebesar Rp4,6 triliun untuk pembiayaan rumah sebanyak 76.057 unit. Tahun ini, dianggarkan Rp5,1 triliun untuk 65.625 unit rumah. Dana FLPP tersebut dapat digunakan untuk pembelian rumah sederhana tapak dan rumah susun (Rusun) murah. Tapi yang banyak memanfaatkan FLPP sejauh ini rumah sederhana tapak, Rusun masih sangat terbatas.

“Kita tidak mengkhususkan FLPP itu digunakan untuk rumah tapak ataupun rumah susun, tapi kenyataannya, serapan FLPP untuk rumah susun hanya 0,06 persen, kecil sekali. Jadi alokasi untuk rumah tapak ini berdasarkan tren dan bukan kebijakan. Tentu kita akan terus dorong penggunaan FLPP untuk rumah susun,” ujar Maurin Sitorus, Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaann Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) kepada housing-estate.com di Jakarta, Rabu (11/3).

Terkait dengan program pembangunan sejuta rumah, Maurin menyebut saat ini tengah dibuat Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kelompok kerja (pokja) perumahan di daerah. Kepres pokja perumahan ini sangat diperlukan karena perumahan menjadi urusan pemerintah daerah. Karena itu penerbitan Keppres pokja perumahan tidak akan menghambat implementasi program sejuta rumah, malah yang akan terjadi sebaliknya.

Skema pembiayaan FLPP ini terbatas hanya untuk masyarakat berpenghasilan maksimal Rp4 juta per bulan. Maurin mengakui golongan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp2 juta masih sulit mengakses skema FLPP.  Untuk golongan ini, lanjut Maurin, pemerintah harus memberikan bantuan secara langsung berupa rumah sewa.

“Tapi untuk yang penghasilan Rp6 juta juga tidak bisa mendapatkan FLPP karena kategori ini dianggap sudah bisa mengakses rumah komersial. Kementerian Keuangan juga tidak akan setuju kalau dinaikan seperti ini walaupun tentu ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam,” tandasnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me