Tahukah Kemana Larinya Pajak yang Anda Bayarkan?

Big Banner

Wacana penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang masih menyisakan tanda tanya setelah sempat ramai diperbincangkan. Bagi warga DKI Jakarta, wacana yang dilontarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan itu mengingatkan mereka pada kejadian pada tahun 2014 silam. Kala itu, Joko Widodo yang masih menjabat sebagai gubernur bersama wakilnya Ahok memutuskan nilai jual obyek pajak (NJOP) di wilayah DKI Jakarta, naik hingga 240%, yang mendatangkan konsekwensi naiknya PBB hingga ratusan kali lipat.

“Yang membuat kita bingung kan, Jokowi naikkan NJOP yang akibatkan PBB juga mencekik, tiba-tiba sekarang menterinya Jokowi yang sudah jadi presiden mau hapuskan PBB. Ini kan aneh. Ya, kalau masih wacana mentah, janganlah buru-buru dimuntahkan ke publik,” cetus Dewi Anggraeni, warga Jakarta yang tinggal di kawasan Slipi.

Warga seperti Dewi pun hati-hati dan tidak mau gembira dulu mendengar rencana penghapusan PBB. Pasalnya, eksekutif di sebuah rumah sakit pemerintah di Jakarta Barat ini mencurigai, ini hanyalah kampanye populis karena belakangan rencana penghapusan PBB hanya untuk segmen bawah. Pada saat yang sama, NJOP mau di-reformulasi untuk mendekatkan dengan harga pasar. “Nah kalau makin dekat dengan harga pasar kan otomatis PBB-nya makin gila-gilaan kan?”

Jika konsumen mengeluh, pengembang harus memikirkan kembali kelanjutan pengembangan landbank mereka. Pasalnya, untuk unit yang sudah terjual, perkara PBB tidak memberikan dampak kepada mereka. Dampak akan lebih terasa jika aturan ini diberlakukan pada saat mereka memasarkan produk baru.

“Bagi pengembang relatif tidak besar dampaknya kecuali untuk lahan yang belum dikembangkan,” ujar Olivia Surodjo, Director and Corporate Secretary PT Metropolitan Land Tbk, kepada rumah123.com di Jakarta baru-baru ini.

Ia pun mengatakan, sebetulnya jika pengeloaan PBB itu dilakukan secara transparan dan terasa langsung manfaatnya oleh para pembayar pajak, keberatan warga seperti Dewi di atas dapat diminimalisir. “Karena, di tempat manapun PBB harus dibayar setiap tahun sehigga jika ada ide PBB dihapuskan, menurut saya itu absurd. Dan mohon maaf, prosentase nilai PBB yang dibayar oleh orang Indonesia terhadap harga rumah itu sangat kecil.”

Eksekutif yang lama menetap di Kanada ini mengatakan, di Amerika atau Kanada, setiap tahun warga harus membayar sekitar 1% dari nilai properti yang mencakup tanah dan bangunan. Angka 1% dari current value, sehingga nominalnya bisa naik dan bisa turun setiap tahunnya.

“Di Kanada, setiap county atau kawasan setingkat kabupaten, besar pajaknya berbeda-beda. Kawasan yang dihuni orang kaya, bayar pajaknya lebih tinggi. Nah, hasil pajak itu digunakan langsung oleh county itu untuk membangun berbagai fasilitas untuk warga county itu. Seperti sekolah, jalan, taman dan lain sebagainya. Itu sebabnya, sekolah di county yang dihuni orang kaya pasti sekolahnya bagus dan mahal, ya karena itu tadi, pajak yang mereka bayarkan lebih tinggi.”

Ia juga mengatakan, Metland sendiri saat ini masih mencermati ke mana wacana ini akan berujung. Pasalnya, pengembangan produk baru harus mempertimbangkan secara matang perubahan kebijakan dan regulasi. Apalagi jika regulasi ini berdampak langsung pada kepentingan dan daya beli konsumen yang juga adalah sasaran para developer.

Foto: Istimewa

rumah123.com