Banyak Pengusaha Properti yang Belum Laporkan Data Transaksi

Big Banner

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa selama ini banyak sekali transaksi properti yang luput dari pengawasan pemerintah dan belum masuk ke dalam pemasukan negara. Untuk itu, ia meminta kepada pengusaha properti agar secara terbuka melaporkan data transaksinya. 

“Ini kita sedang minta kepada pengusaha properti. Banyak sekali saya yakin, terutama di Jakarta yang sudah gila-gilaan harga apartemennya,” ujar Menteri Bambang, seperti informasi yang diterima Rumahku.com

Bambang menambahkan bahwa hal tersebut dilakukannya agar penerimaan pajak dari sektor properti dapat lebih optimal, terutama transaksi di kota-kota besar seperti di Jakarta yang peralihan kepemilikan properti tidak pernah termonitor dengan dengan baik. 

Seperti diketahui, bentuk peralihan hak milik atau sewa atas suatu properti harus dikenakan pajak. Bagi penjual dikenakan Pajak Penghasilan dan bagi penyewa properti dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, banyak pajak yang seharusnya diterima negara tidak terkumpulkan karena tidak adanya informasi data transaksi tersebut.

 

 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me