Penghapusan PBB Pertegas Kehadiran Negara

Big Banner

Jakara – Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat tidak mampu mempertegas kehadiran negara dalam menolong warganya. Terkait hal itu, pemerintah pusat tidak sependapat dengan anggapan pemerintah daerah, bahwa tindakan tersebut akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, sebagai instrumen pajak, sebaiknya PBB tidak memaksa. Prinsip tersebut untuk menjaga kenyamanan masyarakat atau pemilik tanah dan bangunan ketika tidak mampu membayar pajak.

“Apakah lumrah jika ada warga yang tidak mampu, masih ditagih PBB. Dengan adanya PBB, saya kawatir ada warga yang meras tinggal di atas tanahnya, tapi seperti menyewa. Maka, PBB harus didasarkan pada kemampuan. Itu penting, agar muncul rasa bahwa negara hadir,” papar Ferry, saat berkunjung ke redaksi Beritasatu Media Holding, di Jakarta, Rabu (11/3) malam.

Norma Kewajiban

Hal serupa juga mengemuka dalam pajak bangunan. Ferry berpandangan, negara seharusnya juga wajib hadir ketika ada warga yang rumahnya rusak. “Pertanyaannya, apakah negara bisa membantu? Jika tidak, akan ada pertanyaan, untuk apa bayar pajak. Akhirnya, pajak tidak berarti apa-apa, hanya suatu norma kewajiban,” ujar Ferry.

Penghapusan PBB bagi warga tidak mampu menunjukkan bahwa negara mengambil kebijakan yang meringankan beban warganya. “Kenapa pemerintah royal memberikan insentif kepada pengusaha, sedangkan ke warganya yang tidak mampu, tidak,” tegas Ferry.

DPR Dukung

Ferry menyatakan, penghapusan PPB bagi warga tidak mampu sudah dibicarakan dengan Komisi II DPR RI. Pihak DPR mendukung kebijakan tersebut. Topik yang sama juga sudah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuku Tjahaya Purnama (Ahok). Sama seperti Komisi II DPR, Ahok juga memberikan dukungan serupa.

Hanya saja, dalam perkembanganya, kalangan pemerintah daerah mengawatirkan penghapusan PBB mengurangi pendapatan asli daerah (PAD). Terkait hal itu, Ferry menantang pemda untuk transparan. Menurut dia, perlu disampaikan berapa kontribusi PBB terhadap PAD.

“Jika pemda hanya mampu memungut, tanpa membebaskan PBB bagi warga yang tidak mampu, itu hanya menimbulkan ketakutan. Kalau tidak mampu, ya bebaskan saja,” tegas Ferry.

Jika tetap dipaksa membayar PBB, maka warga yang tidak mampu akan pindah ke daerah lain yang lebih murah nilai PBB. Bila itu yang terjadi, menurut Ferry, maka skema pungutan lewat PBB hanya membuat warga terusir dari tanahnya sendiri.

“Jangan sampai orang merasa terusir gara-gara tidak mampu membayar PBB. Itu berpotensi memicu pemberontakan sosial,” tegas dia.

Pemda diminta menghitung kembali kontribusi PBB terhadap PAD. Jika nilainya tidak terlalu besar atau di bawah 10 persen, sebaiknya PBB bagi warga tidak mampu, dihapus. “Sekali lagi, negara harus hadir untuk menolong rakyatnya,” ujar Ferry.

Penulis: Pamudji Slamet/FER

Sumber: Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me