Menkeu Minta Pengusaha Properti Transparan

Big Banner

JAKARTA – Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor properti, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta agar para pengusahan properti menyampaikan data transaksi properti secara transparan.

“Ini kita sedang minta (data transaksi) kepada pengusaha properti. Banyak sekali saya yakin, terutama di Jakarta yang sudah gila-gilaan harga apartemennya,” kata Menkeu yang dilansir dari laman Setkab, Jumat (13/3/2015).

Menkeu mengakui, banyaknya transaksi properti yang terjadi sehingga pengawasannya belum berjalan dengan baik. Sehingga, banyak yang tidak masuk kedalam pemasukan negara.

“Banyak transaksi apartemen, terutama di Jakarta, di kota besar lainnya yang peralihan kepemilikan itu tidak pernah termonitor dengan baik. Akhirnya pajaknya tidak pernah masuk,” ungkap Bambang.

 

Ia mengingatkan, berdasarkan ketentuan, peralihan hak milik dan sewa atas suatu properti seharusnya dikenakan pajak. Penjual properti, misalnya, dikenakan Pajak Penghasilan, sementara pihak yang menyewakan properti dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Jual apartemen ke orang lain itu kena PPh 5 persen dari nilai jualnya, menyewakan juga ada pajaknya, PPN. Jadi intinya banyak pajak yang seharusnya di-collect, ini tidak di-collect karena informasinya nggak ada,” ungkap Menkeu.

(mfa)

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me