Kisruh Ahok-DPRD Tak Pengaruhi Pencairan APBD

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta membuat realisasi APBD terancam molor. Ini berakibat terganggunya pengerjaan proyek dan program Pemprov DKI Jakarta. Kendati demikian Ahok tidak khawatir dan tetap optimistis anggaran APBD bisa cair dan digunakan pada April 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) bersama Pendiri Tahir Foundation Dato Sri Tahir (kanan Basuki) serta Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI Mara Oloan Siregar, di Balai Kota, Rabu (18/2/2015). Pemprov DKI menerima sebanyak Rp 7 miliar sumbangan untuk menanggulangi banjir.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

“Sesuai amanat undang-undang kalau eksekutif dan legislatif sepakat atas evaluasi APBD DKI Jakarta 2015, kita akan terbitkan Perda APDB perubahan 2014 senilai Rp73,08 triliun. Kalau tidak sepakat, pergub akan keluar dengan mengacu pada APBD Perubahan 2014 senilai Rp72,9 triliun, jadi pasti jalan, santai saja,” ujarnya di Balaikota, Senin (16/3).

Hal ini, lanjut Ahok, bukan atas kemauan pribadi dirinya tapi sudah diatur oleh UU. Ada tujuh hari waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada eksekutif dan legislatif untuk membahas APBD. Bila tidak ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, maka UU mengharuskan gubernur menerbitkan pergub tersebut.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menambahkan, jika pergub soal APBD P 2014 dikeluarkan, maka alokasi plafon anggaran disesuaikan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Misalnya untuk pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen, dan lainnya sebagaimana yang sudah diatur.

“APBD DKI sudah diarahkan sesuai dengan visi misi gubernur, yaitu pendidikan, kesehatan, pemukiman, usaha mikro, perhubungan, saluran air, program kampung deret, dan sebagainya. Penyusunannya juga sudah menerapkan e-budgeting sehingga masyarakat dapat mengawasi pengunaan anggarannya,” imbuhnya.

Dengan begitu, Lasro juga optimistis anggaran APBD sudah bisa digunakan sebelum pertengahan April. Bila APBD P sudah disetujui oleh Kemendagri, dana penggunaan anggaran (DPA) sudah bisa ditandatangani Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan APBD tersebut langsung bisa dicairkan.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me