Mesir Berencana Merelokasi Pusat Pemerintahan ke Kota Baru

Big Banner

KOMPAS.com – Dalam upaya memerangi kondisi ekonomi yang telah menjatuhkan seperempat penduduknya ke dalam kemiskinan, Mesir berencana membangun ibu kota baru. “Kairo yang baru” akan didanai swasta dan diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru.

Selain itu, New Cairo akan menjadi kota metropolis bagi penggila belanja, perumahan, dan tujuan wisata untuk menghasilkan kegiatan ekonomi. Rencana dan rincian proyek yang padat oleh investasi asing ini, telah diresmikan pada 13 Maret 2015 di Sharm el-Sheikh.

Bertujuan untuk membangun semangat nasional, memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang, dan mengatasi beberapa masalah mendesak di Mesir, rencana induk New Cairo terdiri dari beberapa daerah untuk kelompok masyarakat menengah hingga atas. Kota ini dibangun untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Kota ini juga mengintegrasikan fungsi perumahan, toko-toko, kafe, sekolah, tempat rekreasi, kawasan industri, dan lembaga kerohanian. Mesir pun akan merelokasi badan pemerintahan dan kedutaan asing ke kota ini, karena Kairo sudah tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik.

“Kita berbicara tentang sebuah kota yang sangat besar. Ini tentang New Cairo,” kata Ashraf Salman, Menteri Investasi Mesir.

Bertempat di lahan seluas 270 mil persegi atau 699 kilometer persegi, rencananya kota ini akan dibangun selama lima hingga tujuh tahun dengan puluhan proyek di berbagai sektor.

Kairo Baru diharapkan akan menggeser kepadatan Mesir dari Kairo lama ke arah timur menuju Terusan Suez, yang menyediakan perumahan bagi lima juta penduduk. Dengan begitu, masalah kemacetan juga teratasi.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Mesir melambat selama beberapa tahun terakhir, negara ini tetap gencar mencari investasi asing untuk memulai proses revitalisasi demi mencapai tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 6 persen dalam lima tahun ke depan.

Pada konferensi investasi lalu, rencana induk ini langsung disambut antusias dan mampu mengumpulkan nilai sebesar empat miliar dollar AS atau Rp 53 triliun, masing-masing berasal dari Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Negara-negara ini pernah menjadi investor utama dalam perekonomian Mesir tahun lalu.

Peneliti ekonomi dari Egyptian Initiative for Personal Rights, Reem Abdel Haliem, mengatakan, Mesir membutuhkan mata uang asing untuk menghentikan devaluasi mata uang lokal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Menyelenggarakan konferensi ekonomi dan pemasaran adalah langkah yang baik dan berguna. Namun konferensi bukanlah tongkat sihir yang bisa memecahkan seluruh masalah ekonomi di Mesir,” ujar dia.

Meskipun jalan menuju stabilitas ekonomi akan sulit, Mesir yakin bahwa rencana ini akan menjadi langkah pertama yang solid.

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me