Daerah Perbatasan Akan Disulap Jadi Kota-Kota Baru

Big Banner

Wilayah-wilayah perbatasan negara rencananya akan dikembangkan sebagai lahan perkebunan dengan pola seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Sehingga, kawasan perbatasan yang tidak berpenghuni akan terbentuk menjadi kota-kota baru.

“Tidak sekadar membuka kawasan perkampungan untuk menjadi pemukiman baru, atau juga menjaga lingkungan. Tetapi yang paling penting adalah kesejahteraan, keamanan dan pembangunan perbatasan sebagai satu kesatuan beranda Indonesia,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (18/3).

Pola perkebunan PIR itu, kata Menteri Marwan, pemerintah akan membuka wilayah lahan baru bagi transmigrasi yang nantinya akan bekerja sama dengan perusahaan sektor perkebunan untuk berinvestasi. Pola kerja sama ini, akan diawasi oleh pemerintah sehingga menjadi berkelanjutan.

Agar sukses pelaksanaannya, Menteri Marwan mengungkapkan, akan bersinergi lintas kementerian. Misalnya dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait perizinan alih fungsi hutan. Juga Kementerian Pertanian, untuk teknis pemanfaatan lahan transmigrasi menjadi kawasan berbudidaya tanaman. Serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Program kerja sama perkebunan rakyat itu, menurut Marwan Jafar, bisa dilakukan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibentuk masyarakat dengan investor perkebunan. “BUMDes dan investor bisa bersinergi membangun infrastruktur, pendidikan, dan sarana lainnya,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Jika lapangan pekerjaan sektor perkebunan maju, Menteri Marwan mengatakan, maka dipastikan akan banyak masyarakat lainnya yang berminat menjadi transmigran. “Di satu sisi masyarakat sejahtera, investasi baik, dan NKRI kian kokoh,” ujarnya.

“Kan enak. Rumah dan lahan pertanian sudah siap diolah dan ditempati. Kemudian ada lapangan pekerjaan. Dan secara nasionalisme, perbatasan Indonesia menjadi daerah makmur dan tidak lagi diremehkan asing,” ujarnya.

Tidak hanya kawasan transmigrasi baru saja yang akan mendapat prioritas pengembangan perkebunan, kata Menteri Marwan, Daerah tertinggal juga akan mendapat pemberlakuan yang sama. “Karena di wilayah itu sudah ada masyarakatnya, dan pemerintah hanya mengembangkan dan menggali potensi kawasannya,” ujarnya. (as/okezone)

ciputraentrepreneurship.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me