Warga Indonesia Kuasai Properti Negeri Singa

Big Banner

TEMPO Interaktif, Jakarta – Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, warga Indonesia menjadi pembeli properti terbesar di Singapura, yakni menguasai sekitar 25 persen pembelian properti asing berupa apartemen dan kondominium.

Menurut Dennis Yong, Head of Special Projects HSR, perusahaan real estate terbesar di Singapura, banyak warga Indonesia yang berinvestasi properti di Singapura lantaran kondisi sosial-ekonomi yang tergolong aman, adanya kepastian hukum, serta kualitas pendidikan yang baik.

“Properti yang kami tawarkan mampu memenuhi semua kebutuhan. Unit yang indah, keamanan, kenyamanan, lokasi yang unggul, serta akses mudah ke sekolah-sekolah yang bagus,” ujar Dennis dalam acara peluncuran apartemen Treasure on Balmoral oleh HSR International Realtors Pte Ltd di Jakarta, Jumat (21/5).

Dari segi kepastian hukum, Dennis melanjutkan, warga asing memiliki hak yang sama dengan warga negara Singapura. Sejak pertengahan 2005, warga asing bisa memiliki apartemen dengan strata tittle tanpa ada pembatasan kepemilikan, tanpa memerlukan izin dari otoritas Singapura.

“Bahkan, bagi mereka yang berusia di atas 45 tahun, dengan memiliki satu properti di Singapura bisa langsung diberi visa lima tahun,” ujarnya.

Alfred Pakasi, pakar konsultan keuangan dan investasi Vibizconsulting, mengatakan, selain diberi hak kepemilikan, warga asing diperbolehkan mengajukan kredit perumahan dengan bunga ringan. “Tidak dikenai biaya administrasi serta diberi jangka waktu (untuk kredit) 40 tahun,” kata Alfred.

Bahkan, sejak krisis 2008, harga properti di Singapura terus menurun, meski sekarang kembali merangkak naik. “Harga properti (di Singapura) sudah mencapai titik terendah. Sekarang mulai kembali naik tapi belum maksimal, sehingga ini bisa menguntungkan dari sisi investasi.”

Keunggulan berinvestasi properti di Singapura, ujar Alfred, antara lain adanya kepastian serta stabilitas kenaikan investasi tersebut. “Diperkirakan investasi per tahunnya akan meningkat 10 hingga 20 persen. Ini yang menyebabkan orang Indonesia banyak yang berinvestasi di sana. Aman, pasti, dan menguntungkan,” tuturnya.

Terkait dengan aturan properti Indonesia, Alfred mengusulkan agar izin pakai properti dilepas hingga 90 tahun. “Daripada misalnya sekarang ditambah 40 tahun, nanti, ketika ini dirasa tidak cukup, peraturannya diubah kembali. Itu kan menimbulkan ketidakpastian,” kata dia.

Selain masalah lamanya izin pakai, menurut Alfred, kepastian hukum untuk kepemilikan properti oleh orang asing masih kurang. “Untuk properti di Indonesia kadang-kadang belum jelas, hak pakai atau hak guna bangunan, atau apa,” ujarnya. Belum lagi masalah peruntukan lahan, menurut Alfred, di sejumlah daerah tidak jelas.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kepemilikan Properti oleh Warga Asing direvisi. Beberapa persyaratan dalam peraturan itu akan dipermudah, sehingga akan memancing minat warga asing memiliki properti.

MUTIA RESTY

properti.tempo.co