Menpupera, Pengembang Harus Punya 28 Izin Terlalu Berat

Big Banner

Jakarta, mpi-update. Menteri pekerjaan Umum – Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan pengembang harus melewati proses 28 kali untuk bisa membangun, itu terlalu memberatkan. Di satu sisi pemerintah perlu memasok kebutuhan perumahan yang begitu besar, di sisi lain upaya pembangunan seolah-olah dipersulit.

“This is impossible,” ujarnya dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (rakernas) Realestat Indonesia (REI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/11).

Menurut Basuki, pengembang-pengembang perumahan di Tanah Air menghadapi masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Lima di antara sekarang menjadi perhatian Kementerian PU dan Pera.

“Tantangan pembangunan perumahan sudah disampaikan Ketua Umum (REI, Eddy Hussy), yaitu tantangan perizinan. Saya sudah berkoordinasi dengan bapak-bapak dari Perumahan Rakyat. Pertama, ada 28 Izin yang harus dilalui pengembang. This impossible. Sesuai instruksi Presiden, akan disederhanakan perizinan ini menjadi layanan one stop service,” ujarnya.

Masalah kedua katanya kepastian hukum mengenai tanah. Bahwa dalam hal ini  Kemenpupera akan bekerja sama dengan  Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Masalah ketiga terkait infrastruktur permukiman. Terbatasnya infrastruktur harusnya tidak menjadi “alasan” bagi pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Untuk itu, dia menegaskan bahwa memang ada bagian cukup besar dari relokasi subsidi BBM untuk keperluan infrastruktur.

“Masalah infrastruktur permukiman bukan excuse. Pengalihan subsidi BBM sebagian besarnya untuk menambah anggaran infrastruktur di Indonesia. Dengan mengurangi subsidi dan mengalihkannya ke pos yang sebelumnya “kita hambur-hamburkan”. Subaidi bisa digunakan untuk itu,” imbuhnya.

Masalah lain seputar pembiayaan. Pihaknya akan mengatur regulasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui penyesuaian kembali peraturan Menteri Perumahan Rakyat sebelumnya yang meniadakan subsidi berupa KPR FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) bagi rumah tapak.

“Kalau di Jakarta sudah hampir pasti rumah vertikal. Di daerah lain masih dengan rumah sesuai keinginan Ibu Bapak sekalian (rumah tapak),” Katanya.

Masalah lain adalah hunian berimbang “saya dengar ada masalah hukum. Sudah koordinasi dengan Kapolri dan insyaallah saya akan bereskan. Ini kan shock therapy. Bagus kan? Tapi, sebaiknya jangan dilakukan,” pungkasnya.

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me