Pemerintah Telah Salurkan Program FLPP Mencapai Rp16,5 Triliun

Big Banner

(Berita Daerah – Nasional) Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pemerintah telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp16,5 triliun. Fasilitas FLPP merupakan kredit pemilikan rumah program kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit.

Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus dalam Forum Redaksi Bersama oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Kamis (19/3) mengatakan jika dana tersebut berhasil direalisasikan untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak huni sebanyak 361.113 unit di seluruh Indonesia.

Maurin menjelaskan bahwa kebijakan penyaluran dana FLPP sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat mulai Oktober 2010 dengan dasar hukum Permenpera Nomor 14 dan 15 Tahun 2010. Namun saat ini dengan adanya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/ PRT/M/2014 dan 21/PRT/M/ 2014.

Berdasarkan catatan yang ada, dana FLPP tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan masyarakat untuk memiliki rumah tapak sebanyak 360.889 unit rumah dan rumah susun sebanyak 224 unit. Untuk kedepannya pemerintah terus menghimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga dapat mendorong masyrakat untuk tinggal di rumah susun.

Selanjutnya Maurin menambahkan jika masyarakat memiliki beberapa keuntungan lebih apabila memanfaatkan KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama sejumlah bank penyalur. Keuntungan yang pertama yaitu suku bunga yang tetap sebesar 7,25 persen selama masa tenor kredit 20 tahun. Selain itu angsuran yang dibayarkan oleh masyarakat juga sangat terjangkau dan tetap tanpa terpengaruh kenaikan suku bunga kredit sehingga sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada tahun 2015 ini pemerintah menargetkan untuk membangun 1 juta unit rumah sederhana dalam mengurangi angka backlog perumahan yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada tahun 2014 lalu backlog perumahan atau penundaan pembangunan rumah di Indonesia mencapai 13,5 juta unit rumah.

Untuk dapat merealisasikan target pembangunan rumah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut melibatkan sektor perbankan, BPJS Ketenagakerjaan dan pihak industri. Selain itu pemerintah juga akan memangkas proses perizinan terkait dengan pembangunan properti di dalam negeri, sehingga diharapkan dapat memperlancar layanan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan di berbagai daerah.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

beritadaerah.co.id

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me