Lima Tahun, Pemerintah Salurkan FLPP Rp 16,5 Triliun

Big Banner

Jakarta – Dalam rentang lima tahun pemerintah pusat menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 16,5 triliun. Di sisi lain, pemerintah daerah (pemda) diminta mendukung penyediaan rumah layak huni mengingat kemampuan pemerintah pusat terbatas.

“Sepanjang 2010 hingga 2014, pemerintah berhasil menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 16,5 triliun yang dipergunakan untuk 361.113 unit rumah,” ujar Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus, dalam publikasinya, di Jakarta, baru-baru ini.

Dari jumlah rumah tersebut, tambahnya, rumah tapak sebesar 360,889 unit rumah dan rumah susun 224 unit.

Dia menjelaskan, kebijakan penyaluran dana FLPP sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mulai Oktober 2010 dengan dasar hukum Permenpera Nomor 14 dan 15 Tahun 2010.

Saat ini, jelas dia, setelah penggabungan Kemenpera dengan Kementerian Pekerjaan Umum, peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/ PRT/M/2014 dan 21/PRT/M/ 2014.

Ke depan, kata Maurin, untuk mendorong masyarakat untuk tinggal di rusun, pemerintah terus menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) berskema FLPP.

Dengan memanfaatkan FLPP, katanya, masyarakat memiliki beberapa keuntungan.

Pertama adalah suku bunga yang tetap yakni 7,25 persen selama masa tenor kredit. Selain itu, angsuran yang dibayarkan oleh masyarakat juga sangat terjangkau dan tetap tanpa terpengaruh kenaikan suku bunga kredit.

“Masyarakat bisa memanfaatkan KPR FLPP selama masa tenor 20 tahun dan suku bunga hanya 7,25 persen dan angsuran yang rendah sehingga sangat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas dia.

Penulis: Imam Mudzakir/FER

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me