One Map Policy Akan Digunakan Untuk Penertiban Lahan

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Banyaknya lahan yang menjadi sumber konflik dan mudah menjadi obyek perkara akan diatasi oleh pemerintah dengan kebijakan satu peta (one map policy). Kebijakan ini akan mengurangi potensi konflik dan penguasaan lahan secara serampangan. Kepastian status dan kepemilikan lahan juga sangat penting untuk perencanaan pembangunan.

One map policy sebenarnya bukan hal baru karena pemerintah sudah sejak lama ingin mewujudkan ini. Dengan tuntutan pembangunan saat ini, kebijakan ini perlu segera ditempuh untuk memudahkan perencanaan pembangunan dan hal lainnya yang menyangkut legalitas pertanahan.

sengketa tanah

Ilustrasi

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago, one map policy merupakan wacana lama yang akan dihidupkan lagi untuk menyatukan peta karena selama ini banyak instansi pemerintah yang mempunyai peta sendiri-sendiri termasuk swasta. “Ini yang membuat potensi konflik antar berbagai kepentingan, makanya akan kita satukan biar tidak merancukan pembangunan,” ujarnya usai rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis (19/3).

Rapat  yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar ini selanjutnya akan memastikan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) akan menyelesaikan peta secara mendetail. Ini supaya tidak ada lagi masalah tumpang tindih lahan yang sering menghambat pembangunan.

“Prioritas wilayah yang akan segera dipetakan untuk mewujudkan rencana ini adalah kawasan pantai utara Jawa dan Kalimantan, di kawasan ini paling sering terjadi konflik sosial terkait perebutan lahan. Di kawasan ini banyak tumpang tindih lahan makanya ini akan dipetakan oleh BIG dan Lapan,” jelas Andrinof.

Siti Nurbaya menambahkan, bukan hanya soal tumpang tindih kepemilikan lahan, peta ini juga akan mencakup serta menghitung potensi kekayaan alam Indonesia serta penyediaan data perkebunan, pertanian, dan kehutanan. “Sekarang belum sepenuhnya terekam, BIG baru mencatat 26 provinsi, di kementerian saya baru sembilan, ini saja masih berebutan karena tumpang tindih antara peta pemerintah, pemerintah daerah, dan kementerian,” imbuhnya.

One map policy ini sendiri terlahir karena informasi geospasial tematik (IGT) yang menjadi dasar penguasaan lahan oleh sejumlah instansi tidak merujuk pada satu sumber. Selain itu masih cukup banyak peta perizinan pemanfaatan lahan dari instansi terkait belum mengikuti standar yang telah ditetapkan berdasarkan klasifikasi obyek geografis skala maupun georeferensi.

“Makanya nanti akan kita buat juga video maping, jadi ada gambaran mengenai kondisi lahan hingga status terkininya. Biar siapapun nggak bisa sembarangan klaim lahan ataupun merencanakan tanpa melihat situasi terkini di lahan tersebut. Sering kali lahan yang akan diolah ternyata sudah menjadi pemukiman padat,” tambah Ferry.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me