Pembebasan NJOP Bisa Lindungi Masyarakat Miskin

Big Banner
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang tengah menjajaki penerbitan kebijakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan mengatakan, salah satu alasan penerapan kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah menyelamatkan masyarakat miskin dari hak miliknya.

“Supaya orang tidak terusir dari tempat tinggalnya, iya termasuk itu (NJOP), kan kalau NJOP sudah termasuk PBB, nanti saat dia menjual lahan itu baru NJOP-nya berlaku lagi,” kata Ferry di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Dia menuturkan, penerapan kebijakan tersebut dipastikan tidak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kebijakan ini juga tidak mendapatkan penolakan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

“Dalam kajian di kementerian kami bahwa kepemilikan tanah itu adalah hak warga negara, jangan sampai ketidakmampuan untuk membayar pajak itu menjadi alat pengusir dari tanah miliknya, itu yang saya ingin sampaikan,” tambahnya.

Meski demikian, dia mengatakan untuk wilayah yang sudah komersil seperti kos-kosan, apartemen yang dipastikan sang pemiliknya tergolong mampu, tetap diwajibkan untuk membayar PBB.

“Ketentuannya kita pakai KKS, yang kedua dia berhak mengajukan permohonan keringanan, dari surat itu nanti kita konfirmasi kita lengkapi dengan data income sumber penghasilan dia bulanan,” tutupnya.

(mrt)

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me