Pemerintah Targetkan Pembangunan 10 Ribu Unit Rumah Untuk Buruh

Big Banner

(Berita Daerah – Nasional) Target pemerintah untuk membangun satu juta unit rumah di tahun 2015 ini, sebanyak 10.000 unit rumah diantaranya diperuntukan bagi buruh atau pekerja di sembilan provinsi yang dinilai dapat menekan pengeluaran buruh sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri usai rapat persiapan pencanangan  “Program Sejuta Rumah” di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (23/3). Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu fasilitas kesejahteraan pekerja namun tidak semua pekerja mempunyai kesempatan menghuni rumah yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

Hanif mengungkapkan khusus untuk buruh atau pekerja,  pemerintah menargetkan pembangunan 10.000 unit rumah dalam bentuk rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah dan lokasinya diutamakan berada di sekitar kawasan-kawasan industri.

Pada saat ini tercatat ada sembilan provinsi yang telah mengusulkan penyediaan lahan bagi pembangunan rusunawa dan menyepakati pembangunan rumah buruh yaitu DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali.

Berdasarkan hasil koordinasi Tim Percepatan Penyediaan Perumahan bagi Pekerja/Buruh (P3UP), didapati laporan bahwa saat ini kawasan industri yang mempunyai lahan kosong berjumlah 13 kawasan dengan luas lahan kosong sebanyak 3.634,60 hektare.

Tim P3UP ini terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta BPJS Ketenagakerjaan yang terus melakukan tahapan persiapan pembangunan perumahan bagi para pekerja.

Pemerintah akan terus berupaya mendorong penyediaan rumah bagi para pekerja yang termasuk dalamnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan kerja sama dengan Kementerian terkait, Pemda, pengusaha, BUMN, bank dan unsur terkait lainnya.

Melalui penyediaan rumah tersebut diyakini membuat pengeluaran buruh akan berkurang untuk biaya sewa rumah dan biaya transportasi pun akan bisa dihemat karena lokasi rumah buruh diutamakan berada di kawasan-kawasan atau dekat lokasi industri.

Secara ideal perumahan bagi para pekerja itu akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan seperti klinik atau puskesmas yang bisa dimanfaatkan dengan harga murah, sehingga pengeluaran para buruh untuk biaya kesehatan pun akan menurun.

Selain itu Menteri Ketenagakerjaan juga meminta kepada perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri agar memberikan dana pertanggungjawaban sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) mereka dalam bentuk beasiswa bagi anak pekerja yang membutuhkannya sehingga para buruh akan semakin terbantu.

Menteri Ketenagakerjaan juga menambahkan untuk terus melakukan penjajakan kerja sama dengan pihak industri sekaligus melakukan inventarisir dan verifikasi keabsahan lahan-lahan yang disediakan oleh Pemda dan kawasan industri. Apabila lahan yang digunakan tidak bermasalah, maka diharapkan pembangunannya bisa cepat terselesaikan.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

mpi-update.com