Rumah Sejuta Unit Jokowi Takkan Terealisasi Tanpa Sinergi

Big Banner

JAKARTA – Program satu juta unit rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tidak akan bisa terwujud, apabila tidak ada sinergi dan bersatu dalam merealisasikannya.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Senin (23/3/2015).

Sinergi yang dimaksud adalah antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Real Estat Indonesia (REI).

Basuki mengungkapkan, salah satu program untuk memenuhi target satu juta rumah adalah bantuan uang muka KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi bunga KPR.

Pemerintah juga melalui bank BUMN, yaitu BTN sudah menyiapkan program DP KPR hanya 1 persen dari sebelumnya hanya 5 persen per tahun.

Dalam kebijakan FLPP tersebut juga ada rencana pemangkasan bunga kredit FLPP dari 7,25 persen tetap selama 20 tahun menjadi hanya 5 persen per tahun tetap selama 20 tahun.

Untuk bantuan uang muka bagi masyarakat, pemerintah telah menganggarkan Rp220 miliar dari APBN-P 2015.

“Melalui bantuan tersebut diharapkan MBR dapat lebih mudah mendapat hunian layak, adapun MBR yang bisa ikut program ini adalah calon pembeli rumah tapak dengan gaji maksimal Rp4 juta per bulan dan calon pembeli rusun dengan gaji maksimal Rp7 juta per tahun,” paparnya.

Basuki mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menunggu revisi PP tentang Perumnas, yang akan menugaskan Perumnas agar kembali hanya membangun perumahan bagi MBR.

Sementara itu, Ketua Umum REI Eddy Husdi berharap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat menciptakan momentum yang baik bagi sektor properti sehingga mampu berkontribusi kepada negara secara lebih optimal.

“Pemerintahan yang baru terbentuk ini diharapkan dapat menyatukan kebijakan pusat dengan daerah atau satu daerah dengan daerah lainnya guna sinkronisasi regulasi demi terciptanya iklim usaha yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia Property Watch menyatakan program sejuta rumah mesti memikirkan mengenai pasokan rumah bagi MBR yang dinilai mulai ditinggalkan sejumlah pengembang.

“Indonesia Property Watch meminta pemerintah untuk melanjutkan program sejuta rumah dengan juga memikirkan dari sisi ‘supply’ (pasokan),” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.

Menurut Ali Tranghanda, sisi pasokan itu penting karena juga sangat terkait dengan ketersediaan lembaga bank tanah yang seharusnya sudah dipikirkan pemerintah sejak dahulu.

Apalagi, ujar dia, saat ini dinilai makin berkurang pasokan rumah bersubsidi yang menggunakan mekanisme FLPP yang diusung pemerintah untuk membantu MBR.

(rhs)

property.okezone.com