Membandingkan Properti di Jakarta dan Kuala Lumpur

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Jakarta merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan properti paling tinggi di dunia. Pada era globalisasi pertumbuhan kota tidak diperbandingkan dengan kota-kota di satu kawasan melainkan antarnegara. Bagaimana posisi Kota Jakarta bila dibandingkan dengan kota di negara tetangganya, yaitu Kuala Lumpur, Malaysia.

Dikutip dari situs resmi Indonesia Property Watch (IPW), Selasa (24/3), berikut perbandingan Jakarta dengan Kuala Lumpur dari segi geografi, demografi, ekonomi, transportasi, properti, dan perpajakan propertinya.

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta

Jakarta memiliki luas sekitar 740,3 km2 dengan jumlah penduduk kurang lebih 10 juta (tahun 2013). Tapi pada siang hari jumlah penduduk Jakarta bertambah 2-3 juta orang karena ada pergerakan orang dari kota-kota sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) ke Jakarta untuk bekerja. Jakarta dan sekitarnya yang disebut Greater Jakarta jumlah penduduknya sekitar 28 juta jiwa. Ini menjadikan kawasan Jabodetabek sebagai metropolitan terbesar kedua di dunia.

Penduduk Jakarta dengan angka per kapita lebih dari Rp47 juta per tahun perekonomiannya ditunjang sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Lantai bursa (BEI) mencatatkan keuntungan terbesar setelah bursa efek Tokyo, mencapai 510,98 miliar dollar Amerika, kedua tertinggi di kawasan ASEAN.

Jakarta juga merupakan destinasi wisata di Indonesia dengan berbagai ajang yang cukup sering diadakan seperti Jakarta Great Sale, Enjoy Jakarta, dan sebagainya. Jakarta juga sangat terkenal dengan pusat perdagangan grosir seperti Glodok, Mangga Dua, dan Tanah Abang. Untuk sektor transportasi Jakarta tengah mengembangkan proyek MRT, KRL, dan Monorel.

Untuk sektor properti, Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan properti mewah tertinggi di dunia sebesar 38,1 persen (survei Knight Frank tahun 2013). Program penyediaan rumah untuk kalangan miskin tidak berjalan lancar dan hanya memasok 39.751 unit sepanjang tahun 2007. Padahal pemerintah saat itu melansir program pembangunan 1.000 tower rumah susun.

Tingkat hunian hotel mencapai 60,23 persen dengan jumlah kunjungan internasional sebanyak 8,8 juta orang (tahun 2013). Sejak tahun 2011 hingga saat ini, Jakarta juga dibanjiri hotel budget bertarif Rp300 -500 ribu/malam. Di sektor retail, Jakarta punya 4,25 juta m2 ruang belanja dengan rasio kecukupan 0,42 atau per orang mendapat porsi ruang 0,42 m2.  Rasionya kecil namun Pemprov DKI Jakarta melakukan moratorium pembangunan pusat perbelanjaan baru.

Tingkat suku bunga KPR berkisar 10-12 persen dan diperkirakan akan naik hingga 14 persen. Untuk pembelian properti dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen untuk penjual dan pembeli, pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen, dan pajak lainnya. Ada juga pajak untuk properti mewah yang besarannya mencapai 20 persen.

Kuala Lumpur

Ibukota Malaysia seluas 244 km2 ini jumlah penduduknya belum sepadat Jakarta, yaitu 1,72 juta jiwa (tahun 2013). Pertumbuhan ekonomi Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya tertinggi di Malaysia. Walau pusat pemerintahan berpindah ke Putrajaya, Kuala Lumpur tetap menjadi pusat ekonomi, keuangan, bisnis, asuransi, properti, media, dan kesenian.

Sektor pariwisata berperan penting dalam mendorong perekonomian Kuala Lumpur. Kota ini juga berkembang menjadi tujuan belanja internasional. Kuala Lumpur dilayani dua bandar udara internasional. Transportasi publik mencakup layanan bus, taksi, dan kereta api.

Sistem rapid transit di Kuala Lumpur terdiri dari tiga transportasi rel yang berbeda, yaitu Rapid KL Rail, KL Monorail, dan KTM Komuter. Stasiun KL Sentral berperan sebagai hub utama transportasi rel dan juga menjadi hub bagi jalur kereta antarkota yang dioperasikan oleh KTM Intercity.

Untuk hunian ada regulasi yang menyerupai Indonesia, yaitu standarisasi harga rumah. Standar harga rumah low cost ditetapkan kurang dari 42 ribu ringgit, low medium cost ( 42 ribu-60 ribu ringgit), medium cost (60 ribu-100 ribu ringgit), dan high cost (di atas 100 ribu ringgit). Untuk apartemen komersial di Malaysia berkisar Rp25 – 61 juta/m2.

Pasokan perkantoran mencapai 4,48 juta m2, sementara mal 4,2 juta m2 dengan rasio 2,4 m2/orang. Untuk industri perhotelan tidak berbeda dengan Jakarta, tingkat huniannya 69,5 persen.

Perpajakan properti yang diberlakukan, seperti The Assesment Tax on Residential Property, yaitu pajak daerah berdasarkan nilai sewa tahunan yang ditetapkan pemerintah daerah tarifnya 6 persen (residensial). Selain itu ada quit rent, pajak daerah untuk semua rumah yang dibayarkan tahunan sebesar 1-2 sen  per m2. Pajak pembelian properti terbesar dikenakan maksimum 1 persen secara progresif dan stamp duty 1-3 persen.

Untuk menekan praktek spekulasi pemerintah Malaysia membuat sejumlah skema untuk meningkatkan pasokan sekaligus akses pembiayaan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, seperti PR1MA, MyHome, dan My First Home. Pemilikan asing diperbolehkan dengan dikenakan pajak sebesar 5 persen per tahun seharga minimal 500 ribu ringgit.

housing-estate.com