REI Minta Pemerintah Lebih Serius

Big Banner

Pontianak – Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah lebih serius memenuhi hak bermukim masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dibutuhkan saat ini adalah kemampuan pemerintah menyinkronkan kebijakan pusat dengan daerah atau daerah dengan daerah.

“Apabila bersatu akan terjadi sinkronisasi regulasi demi terciptanya tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bisa semakin baik,” ujar Eddy Hussy, ketua umum Real Estat Indonesia (REI) dalam acara Gala Dinner HUT REI ke-43, di Pontianak, Sabtu (21/3) malam.

Dia menambahkan, saat ini belum semua hak bermukim masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Hal itu, kata Eddy, dapat terlihat dari masih besarnya jumlah kesenjangan perumahan (backlog) yakni 15 juta unit. Guna mengatasi hal itu REI mendukung program pemerintah membangun satu juta rumah per tahun.

“Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus berorientasi pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya.

Para pengembang daerah, seperti di Kalbar juga berharap terjadi sinkronisasi aturan pusat dengan daerah. M Isnaini, wakil DPD REI Kalbar mencontohkan, aturan larangan pemakaian lahan gambut untuk perumahan yang dikeluarkan pemerintah pusat pada 2014 memberatkan pengembang.

“Dampaknya akan meningkatkan biaya pembangunan rumah dan konsumen kian berat menjangkau rumah yang layak,” ujarnya.

Padahal, kata dia, para pengembang properti juga masih menghadapi sejumlah persoalan seperti masalah infrastruktur dasar dan pembiayaan.

Sementara itu, terkait program sejuta rumah, Eddy mengatakan, pihaknya siap berkontribusi. Untuk 2015, kata Eddy, REI berkomitmen membangun 217.725 rumah sederhana tapak (RST) dan 30.000 rumah susun sederhana hak milik (rusunami).

Penulis: Edo Rusyanto/FER

Sumber: Investor Daily

beritasatu.com