Industri Properti Terganjal Perpajakan

Big Banner

Jakarta – Indonesia Property Watch (IPW) menilai, rencana penerapan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) baru untuk sektor properti seharusnya tidak didasarkan atas target penerimaan pajak pemerintah yang menurun. Seharusnya pengenaan pajak tersebut didasarkan atas kewajaran.

Menurut direktur eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghada, banyak faktor yang membuat pajak sektor properti menurun tahun 2014. Hal itu terjadi terutama karena penjualan properti tahun lalu anjlok bila dibandingkan setahun sebelumnya.

“IPW memperlihatkan, pasar properti mengalami penurunan hampir mencapai 60 persen (y-to-y) dibandingkan tahun 2013. Hal ini yang membuat penerimaan pajak pun relatif akan berkurang,” kata dia dalam laman resmi IPW, di Jakarta, Rabu (11/3).

Ali mengatakan, rencana revisi pengenaan PPnBM saat ini belum menemui kesepakatan antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan para pelaku bisnis properti. Pengenaan pajak yang terlalu tinggi akan membuat para pelaku bisnis properti lebih banyak menghindar dengan segala trik yang ada agar tidak terkena pajak.

Rencana pemerintah untuk menambahkan kriteria baru terkait harga per meter persegi (m2) dinilai tidak akan membuat pajak menjadi efektif karena banyak yang akan bermain. Dia mencontohkan, ketika harga yang terkena pajak adalah Rp 20,000,000 per m2, maka banyak cara untuk dapat berkelit dari pajak tersebut meskipun apartemen dijual dengan harga Rp 25,000,000 per m2.

Artinya, kata Ali, pengembang properti bisa saja membagi dua kategori harga jual menjadi Rp 19,000,000 untuk harga jual konstruksi dan Rp 6,000,000 untuk tambahan peningkatan mutu dan finishing. Namun, ujarnya, dilihat dari kriteria standar harga yang ada, agaknya pemerintah perlu mengetahui lebih dalam mengenai batasan harga yang dianggap mewah di pasaran.

“Tanpa data dan dasar yang jelas, pemerintah tidak dapat seenaknya mengenakan standar harga karena akan bertentangan dengan pasar,” tukasnya.

Menurut dia, cara lain adalah dengan membuat zonasi wilayah-wilayah mana saja yang terkena PPnBM dengan patokan harga yang ditetapkan pemerintah. Untuk hal ini, bisa dengan patokan NJOP atau standar harga lain. “Hal ini membuat pengembang tidak bisa mengelak dengan permainan harga,” katanya.

Ali mengatakan, pengenaan pajak juga sebaiknya dibuat progresif sehingga azas keadilian akan terjamin. Bayangkan, katanya, meskipun harga per m2 Rp 25,000,000 namun tentunya berbeda bila membeli apartemen dengan luas 60 m2 dibandingkan 200 m2. “Itu baru dari sektor apartemen, untuk perumahan landed pun seharusnya berbeda penerapannya,” paparnya.

Dia menyebutkan, walaupun begitu apapun yang akan ditetapkan pemerintah seharusnya mempunyai dasar yang kuat dan memahami pasar properti yang ada di Indonesia. Hal itu mengingat karakteristik properti berbeda dan tidak dapat dikaitkan dengan karakter benda bergerak seperti mobil mewah dan perhiasan.

Investor Daily

Penulis: Edo Rusyanto/FER

Sumber:Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me