DPR Ragukan Realisasi Program 1 Juta Rumah

Big Banner

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meragukan realisasi program sejuta rumah pada 2015. Sebab, program perumahan yang digulirkan pemerintah selama ini tidak pernah ada yang tuntas. Pandangan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, belum lama ini.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Yuwono mempertanyakan kebijakan dan keefektifan program pembangunan perumahanan dan penggunaan anggaran Kementerian PUPR.

“Bagaimana kiat-kiat Pak Menteri dalam mengatasi sektor perumahan dan juga penataan kawasan kumuh. Selama ini banyak kebijakan yang belum memenuhi sasaran secara maksimal,” kata Budi yang juga mantan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut dia, anggaran Kementerian PUPR merupakan sejarah karena cukup besar dalam bidang infrastrutkur dan perumahan. DPR mengharapkan sektor perumahan menjadi prioritas. “Dengan besarnya tambahan anggaran yang diperoleh Kementerian PUPR ini, bagaimana kiat Pak Menteri mengatasi masalah perumahan,” ujar dia.

Anggota Komisi V dari Fraksi PKS Abdul Hakim menilai, pembangunan satu juta rumah tidak mudah dilaksanakan dan memerlukan perhatian khusus. Dia juga menyarankan agar program bedah rumah yang dijalankan oleh menteri sebelumnya perlu dipertahankan. Sebab, banyak warga yang memiliki hunian tetapi kondisinya tidak layak.

“Apakah itu juga masuk dalam program pemerintahan saat ini. Kalau bisa tetap dijalankan,” kata Hakim.

Anggota Komisi V yang lain, Anton Sukartono Surato pesimistis kebijakan Kementerian PU PR membangun satu juta rumah bisa berjalan baik dan mampu dituntaskan selama setahun.

“Pak Menteri bagaimana mekanismenya membangun 1 juta rumah itu dengan jangka waktu satu tahun. Bagaimana mekanisme pembangunan dan juga pembiayaannya?,” ujar dia.

Pengawasan Ketat

Hal senada juga disampaikan oleh anggota komisi V DPR, Yoseph Umar Hadi dan Sadarestuwati. Mereka meragukan rencana satu juta rumah bisa tuntas dan mengatasi defisit perumahan (backlog) . “Kami ingin penjelasan soal 1 juta rumah dan backlog karena selama ini masalah perumahan tidak mudah dituntaskan,” kata Yoseph.

Sedangkan Sadarestuwati menilai, program tersebut perlu diawasi lebih ketat agar bisa berjalan dengan baik. Sebab, selama ini pembangunan perumahan maupun rusun tidak pernah beres.

“Kami tahu persoalan rusun saat ini belum jelas, banyak rusun dibangun tetapi fasilitas lainnya belum ada air dan listrik, sehingga perlu ada pengawasan,” ujar dia.

Sementara itu, Bank BTN siap menjadi integrator stakeholder strategis dan menjadi pemeran utama dalam pembiayaan pembangunan sejuta rumah. “Kami siap untuk menjadi motor dalam menggerakkan program rumah bagi masyarakat. Ini adalah program pemerintah dan menjadi tugas mulia bagi kami untuk merealisasikannya,” ujar Dirut Bank BTN Maryono, di Jakarta, belum lama ini.

Ada dua peran utama Bank BTN. Pertama Bank BTN sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan lending products kepada seluruh pihak terkait pembangunan perumahan, baik dari sisi suplai maupun permintaan. Kedua, Bank BTN sebagai inisiator dan integrator kerja sama antar institusi dalam meningkatkan suplai rumah.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah masih mengandalkan pengembang guna mewujudkan program 1 juta rumah pada 2015. Dari target tersebut, pemerintah hanya mampu membangun 10%, atau sebanyak 100 ribu rumah.

“Pembangunan sejuta rumah rakyat ini lebih besar masih dipegang pengembang, yaitu capai 800.000 unit dan sisanya akan dibangun oleh Pemerintah, Perumnas dan BPJS,” kata Plt Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Syarif Burhanudin, di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Syarif, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sekitar 13, 6 juta orang belum memiliki rumah dan 7,6 juta orang belum memiliki hunian yang layak. Oleh karenanya, sasaran pemerintah dalam program 1 juta rumah adalah masyarakat yang belum memiliki hunian. “Jadi sasaran utamanya adalah masyarakat yang belum memiliki hunian, bukan dasar kepemilikannya,” kata dia.

Saat ini, jelas Syarif, bila mengacu data BPS, setiap tahun kebutuhan rumah mencapai 800 ribu unit, sedangkan membangun hanya 400.000 unit. Dengan demikian, masih ada gap atau kekurangan sebesar 400.000 unit.

Penulis: Imam Mudzakir/FER

Sumber: Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me