Menteri Agraria/Kepala BPN Usulkan Penghapusan NJOP dan PBB

Big Banner

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB), yang selama ini dijadikan sebagai patokan harga pasar untuk menilai suatu properti. Selain itu, NJOP juga dinilai kurang bermanfaat, dan terlalu membebani masyarakat.

“Sebenarnya ini kami ingin mengusulkan penghapusan NJOP dan PBB, dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat. Selama ini, banyak orang yang menjadikan NJOP sebagai patokan harga tanah, dan pemilik tanah juga enggan menjual dengan patokan itu,” kata Ferry seusai penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak Real Estate Indonesia (REI), di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (29/1).

Selama ini, kata dia, banyak masyarakat yang merasa dirugikan atas penerapan NJOP untuk menetapkan harga tanah. Sementara di sisi lainnya, lanjut dia, banyak transaksi tanah yang tidak menggunakan NJOP dan sudah hampir tidak digunakan lagi.

“Menurut saya, NJOP ke depannya tidak lagi menjadi sebuah standar yang melahirkan fairness atau keadilan bagi masyarakat,” kata Ferry.

Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, setiap transkasi tanah sekarang ini sudah tidak perlu menggunakan NJOP, namun mengikuti harga pasar. Hanya saja, lanjut dia, harga pasar tersebut setiap tahunnya harus terus di update. “Dengan demikian, masyarakat bisa menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah,” jelas dia.

Meski demikian, kata Ferry, usulan penghapusan NJOP dan PBB ini masih terus dimatangkan oleh kementerian yang dipimpinnya agar bisa diterima oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu). “Hal ini, tentunya kita matangkan dulu dan semoga bisa diterima oleh Menkeu karena pastinya bakal ada pendapatan negara yang berkurang,” tambah Ferry.

 

Penulis: Imam Mudzakir/FER

Sumber: Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me