Atasi Backlog, Pemerintah Diminta Gandakan Anggaran Perumahan

Big Banner

Jakarta – Pemerintah diminta turun tangan langsung menangani masalah backlog perumahan bagi masyarakat berenghasilan rendah (MBR) lewat penguasaaan lahan. Selain itu, meningkatkan peran Perumnas dan BTN sebagai pelaksana di lapangan. Saat ini, backlog perumahan mencapai 15 juta unit.

Mantan Menteri Perumahan, Theo Sambuaga mengatakan, anggaran untuk sektor perumahan perlu ditingkatkan tiga kali lipat sehingga bisa mencapai Rp 80 triliun. Hal itu perlu dilakukan agar backlog tidak meningkat terus.

“Anggaran untuk pembangunan perumahan rakyat harus dilipatgandakan,” ujar Theo dalam acara Hari Ulang Tahun The HUD ke 4 di hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (14/1).

Selain itu, Theo juga mengusulkan agar pemerintah pusat dan daerah membangun infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Hal itu juga bisa mengurangi tingkat urbanisasi sehingga bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, mantan menpera, Yusuf Ashari menambahkan, salah satu kunci utama dalam pembangunan perumahan rakyat adalah penguasaan lahan oleh pemerintah dengan membeli lahan dan intervensi. Bila dikuasai pemerintah, tujuannya agar harga lahan tidak naik signifikan.

“Pemerintah harus menguasai lahan lahan yang kurang produktif dan menganggur untuk dibangun perumahan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), Basuki Hadimuljono, pernah mengatakan bahwa pihaknya akan fokus membangun hunian bagi MBR seperti di kawasan industri, kawasan perbatasan, dan rumah bagi TNI/Polri.

Menteri PUPR mengakui bahwa anggaran milik pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) terbatas. Tahun ini, kata dia, pemerintah diperkirakan hanya mampu membangun sekitar 311 ribu rumah. Sekalipun demikian Kementerian PUPR tetap mematok target pembangunan sebanyak satu jutaunit pada 2015.

Basuki menjelaskan, anggaran tahun 2015 untuk sektor perumahan mencapai Rp 13,3 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas APBN untuk perumahan sekitar Rp 4,5 triliun plus tambahan Rp 3,7 triliun sehingga menjadi Rp 8,2 triliun. Lalu, anggaran dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 5,1 triliun.

“Meski anggaran perumahan masih kurang, kami tidak akan merevisi target pembangunan perumahan 1 juta unitrumah. Kalau direvisi berarti kami tidak bekerja karena itu kami tidak merevisi target,” kata dia.

Kemampuan pemerintah membangun rumah, jelas Basuki, dari anggaran APBN-P sebesar Rp 8,2 triliun hanya sebanyak 153 ribu unit. Rumah yang dibangun termasuk untuk TNI/Polri, rumah susun sewa sederhana (rusunawa), rumah tapak bagi MBR. Lalu, dari dana FLPP sebesar Rp 5,1 triliun hanya bisa membangun 58 ribu unit rumah. Sedangkan dana dari Bapertarum sebesar Rp 2 triliun hanya mampu membangun 100.000 unitrumah. “Anggaran memang masih kurang, tapi kami akan kerjasama dengan sektor lainnya, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Perumnas dan perbankan dalam hal ini BTN,” ujarnya.

Menteri PU PR mengatakan, pemerintah akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk membangun satu juta rumah. Sinergi yang akan dirajut melibatkan BUMN seperti BTN, Perum Perumnas, dan BPJS.

 

Penulis: Imam Muzakir/FER

Sumber: Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me