Semakin Melambung, Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Tanah

Big Banner

Jakarta – Indonesia Property Watch (IPW) meminta pemerintah dapat mengendalikan harga tanah. Hal itu perlu dilakukan agar pengembang properti tidak lagi mendominasi penentuan harga properti yang selama ini masih belum terjangkau sebagian masyarakat. Di sisi lain, pembentukan bank tanah sudah saatnya untuk diwujudkan.

“Pemerintah harus segera membuat instrumen yang dapat mengendalikan harga tanah agar tidak didominasi oleh pengembang,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut dia, selama ini besaran kenaikan harga properti di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kemauan pengembang untuk menaikan harga. Kondisi itu terjadi karena karakteristik pasar properti yang ada lebih ditentukan sisi pasokan dan bukan sisi permintaan.

Selain itu, lanjutnya, pengembang akan terus menaikkan harga disaat permintaan sedang tinggi. Di bagian lain, katanya, tidak ada instrumen yang bisa mengendalikan harga properti sampai harga yang dipatok mengakibatkan pasar jenuh.

“Bahkan sebenarnya kenaikan BBM pun relatif tidak mempengaruhi harga properti secara langsung. Naiknya BBM akan mempengaruhi biaya produksi namun tidak secara tiba-tiba, melainkan akan berdampak tiga bulan berikutnya,” katanya.

Namun dengan turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini, ia berpendapat bahwa dampaknya pun hampir diperkirakan tidak ada. Naiknya harga properti pada saat ini lebih dikarenakan inflasi bahan bangunan dan bukan semata-mata karena kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di sisi lain, ujar dia, tertahannya harga properti saat ini lebih dikarenakan kondisi daya beli yang relatif tergerus akibat naiknya suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR). Selain itu, kondisi pasar properti saat ini yang sudah jenuh karena kenaikan harga yang sudah sangat tinggi dalam tiga tahun terakhir.

“Karenanya meskipun adanya kenaikan BBM relatif sebagian besar pengembang tidak serta merta menaikkan harga propertinya karena memang pasar sedang lemah,” paparnya.

Ali Tranghanda juga pernah menyatakan bahwa instrumen bank tanah yang hingga kini masih menjadi wacana dinilai perlu segera diwujudkan. Kehadiran lembaga itu untuk menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan perumahan rakyat di berbagai daerah.

“Perlu instrumen bank tanah dari pemerintah yang dapat menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan rumah murah,” katanya.

IPW menginginkan konsep bank tanah yang telah dicetuskan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan hanya menjadi sekadar wacana dan harus segera diimplementasikan di lapangan.

“Wacana pembentukan bank tanah terkesan lambat dilaksanakan di Indonesia dibanding negara-negara tetangga,” kata Ali.

Dia menambahkan, bank tanah sebenarnya sudah ada di masing-masing pemerintah daerah namun masih bersifat sebatas aset yang belum dimanfaatkan maksimal.

Investor Daily

Penulis: ANT/EDO/FER

Sumber:Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me