Blusukan, Cara Kuno yang Tidak Menyelesaikan Masalah Perkotaan

Big Banner

JAKARTA, KOMPAS.com – Persoalan kota, seperti banjir, pedagang kaki lima, dan kemacetan, seakan menjadi hal lumrah. Padahal, masalah ini, perlu pengelolaan khusus. Cara mengelola kota tahun 1950-an tentu saja berbeda dengan tahun ini. Terlebih jika ingin mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Menurut Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung (ITB) Suhono, solusi konvensional sudah sulit mengatasi kebutuhan kota. Konsep kota cerdas, bisa menjadi alternatif mengatasi persoalan tersebut. Namun, kota yang cerdas saja tidak cukup.

Smart city sendiri sudah ada di beberapa kota. Mulai dari basis kecepatan, hingga jangkauan,” ujar Suhono saat peluncuran Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa, (24/3/2015).

Cara pandang konsep kota cerdas, kata Suhono, tergantung pada kepentingan dan kebutuhan kota. Setiap kota mempunyai persoalan dan potensi masing-masing. Di Indonesia sendiri, kata Suhono, perbaikannya masih seputar pelayanan umum, misalnya, jalan rusak, transportasi, dan banjir.

Sementara kota-kota di Eropa sudah tidak lagi mengurusi jalan ataupun transportasi yang rusak. Kota-kota di Eropa sudah melakukan perubahan ke arah lingkungan. Jika Indonesia hanya terpaku dengan istilah cerdas, tambah Suhono, maka memang perbaikannya masih seputar pelayanan publik.

“Untuk itu, perlu konsep cerdas dan gagas (cergas). Pintar untuk diri sendiri, tidak bermanfaat. Pintar tapi lambat, juga tidak beri solusi,” jelas Suhono.

Ia melanjutkan, definisi kota cergas berawal dari konsep bahwa hidup merupakan satuan proses melihat dan mendengar, kemudian berpikir dan memahami, lalu terakhir adalah bertindak.

Suhono mencontohkan, saat wali kota blusukan, ia bisa mendapatkan beberapa titik banjir atau kemacetan. Kemudian ia mencatatnya dan mengadakan rapat dengan kepala dinas. Saat rapat, mereka memutuskan apa yang harus dilakukan minggu depan.

Jika masih terpaku dengan cara konvensional ini, kata Suhono, masalah tidak akan pernah berhenti. Ketika menyelesaikan banjir, masalah kemacetan masih menunggu.

Menurut Suhono, wali kota perlu memanfaatkan teknologi. Contohnya, sensor ketinggian air. Dengan sensor ini, tanpa blusukan, wali kota bisa mendapatkan laporan potensi banjir secara real time.

Tidak hanya itu, pada tahap analisis, atau understanding, konsep kota cergas menawarkan beberapa rekomendasi. Dengan demikian, kepala daerah bisa segera bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Sekarang sudah banyak operating room, dan sebagainya. Mereka hanya bisa memonitor. Jika menemukan ada macet, ya sudah. So what?” imbuh Suhono.

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me