Pembangunan Berkelanjutan untuk Memecahkan Masalah Global

Big Banner

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sepakat mempererat kerjasama pengembangan berbagai program pembangunan berkelanjutan dengan United Nations-Sustainable Development Solutions Network (UN-SDSN). Kerjasama kedua lembaga sudah mulai tahun lalu melalui penyelenggaraan lokakarya atau workshop Partnership for Solutions: Priorities and Pathways for Sustainable Energy and Deep De-carbonization pada 26-27 November 2014 dan UID-SDSN Solutions Award bagi lembaga sosial masyarakat (LSM) di bidang pembangunan berkelanjutan.

Lokakarya tersebut melibatkan partisipasi Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perhubungan, PLN, Anggota Leadership Council UN-SDSN, akademisi, pakar, ilmuwan, dan CEO dari sejumlah perusahaan global. Sejumlah institusi global seperti Bank Dunia, Millennium Challenge, dan perwakilan pemerintah berbagai negara seperti Amerika Serikat, serta pemerintah daerah turut mengirimkan perwakilannya. Lokakarya ini diselenggarakan bekerja sama dengan Monash University, Carbon War Room dan disponsori antara lain oleh GT Group, Australia Indonesia Centre, dan Harold & Mitchell Foundation.

“Kita sepakat meningkatkan kerjasama untuk melahirkan berbagai rekomendasi tahap lanjut dalam upaya meningkatkan efektivitas program pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” demikian pernyataan bersama yang dibacakan oleh Sekjen Kementerian LHK Hadi Daryanto dan Direktur UN-SDSN Jeffrey D. Sachs di Kementerian LH dan Kehutanan, Rabu (25/3/2015).

Tema workshop dipilih mengikuti prioritas Pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan, ketimpangan, kesenjangan pembangunan antar daerah, mengurangi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan mengatasi masalah ketahanan pangan dan energi. Langkah Presiden RI Joko Widodo menghilangkan subsidi BBM senilai 27 miliar dollar AS diyakini akan mendukung program pembangunan berkelanjutan.

“Karena dapat dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan dan juga akan kondusif untuk penggunaan alternatif energi lain dan energi bersih,” ujarnya.

Energi terbarukan

Untuk memenuhi komitmen Indonesia menurunkan tingkat korbonisasi (emisi CO2) sampai 26 persen pada 2020 mendatang, workshop Partnership for Solutions: Priorities and Pathways for Sustainable Energy and Deep De-carbonization telah merekomendasikan penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan dan manajemen pengelolaan energi di berbagai tingkatan mulai dari sektor transportasi, industri, gedung-gedung, sampai rumah tangga. Peluang menekan dekarbonisasi melalui sektor energi cukup tinggi, karena  Indonesia mempunyai sumber energi ramah lingkungan yang sangat besar seperti geotermal atau panas bumi dan biofuel.

Total panas bumi di Indonesia diperkirakan mencapai 28.617 MW, dan sampai saat ini baru dimanfaatkan 1.341 MW. Sedangkan untuk biofuel, Indonesia mempunyai 11 spesies tanaman yang bisa diolah menjadi biomassa untuk menghasilkan biofuel, misalnya etanol dan metanol.

Selain penggunaan energi terbarukan, Indonesia juga berpeluang untuk menurunkan emisi CO2 melalui penataan perkotaan dan sumber energi di pulau-pulau kecil. Sampai saat ini misalnya, Indonesia belum mempunyai standarisasi penggunaan listrik di perkantoran atau gedung-gedung seperti negara lain.

“Padahal di kota-kota besar, 30 persen konsumsi listrik digunakan untuk perkantoran dan gedung-gedung. Indonesia diharapkan menekan konsumsi listrik dengan mendorong penerapan standarisasi untuk gedung-gedung melalui sistim sertifikasi. Bagi mereka yang bisa mencapai standar tertentu akan diberi insentif, sementara yang tidak bisa mencapai standar minimal dikenakan sanksi,” katanya.

Sementara itu, Jeffrey Sach, yang dijuluki majalah The Economist sebagai orang yang paling banyak mempengaruhi pandangan ekonomi dunia mengatakan, semua pihak harus didorong untuk terlibat mengelola sumber daya dengan baik. Hal itu perlu dilakukan agar tidak menghancurkannya untuk generasi mendatang. Program pembangunan harus menggunakan pendekatan holistik, memadukan pendekatan ekonomi, sosial, lingkungan dan politik.

“Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memecahkan masalah global seperti perubahan iklim, lingkungan, ekonomi dan sosial secara bersama-sama dengan tata kelola yang baik,” kata professor dari Earth Institute, Columbia University, AS, itu.

Adapun UN-SDSN adalah organisasi dunia yang didirikan pada Agustus 2012 atas inisiatif Sekjen PBB Bo Ki Mon. Organisasi ini merupakan jaringan yang terdiri dari sekitar 200 orang ahli dan berpengalaman dengan latar belakang akademik, LSM, swasta dan pengambil keputusan di berbagai dimensi bidang pembangunan berkelanjutan.

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me