Perumnas Bahas Penggunaan Lahan BUMN

Big Banner

Jakarta – Perum Perumnas mengaku sudah menemui sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) terkait kerja sama pemanfaatan lahan. Di sisi lain, pemerintah sedang merevisi PP No 15 tahun 2004 tentang Perumnas guna meningkatkan peran BUMN ini dalam pembangunan rumah rakyat.

“Kami sudah bertemu dengan beberapa BUMN seperti Kereta Api dan Angkasa Pura 2,” papar Dirut Perumnas Himawan Arif Sugoto, belum lama ini.

Dalam pertemuan tersebut, jelas dia, pihaknya belum membahas hingga ke tingkat operasional pemanfaatan lahan. Pastinya, tambah dia, sebagai sesama BUMN bisa bersinergi untuk pengembangan aset-aset lahan yang dimiliki. “Pembahasan soal operasional masih menunggu kebijakan pemerintah lebih lanjut,” paparnya.

Sementara itu, ujar Himawan, pihaknya mengaku siap melaksanakan tugas pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, katanya, pihaknya juga siap jika diberi tugas memanfaatkan lahan milik BUMN.

“Pada intinya kami siap. Kami menunggu perkembangan lebih lanjut, tentunya setelah pemerintah merevisi PP tentang Perumnas,” kata dia.

Sebagaimana diberitakan, terkait penyediaan lahan untuk rumah MBR, pemerintah akan menugaskan Perumnas memanfaatkan lahan BUMN. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basoeki Hadimoeljono, pemerintah meminta lahan-lahan tidak produktif milik BUMN dikelola oleh Perumnas.

Pengembang properti pelat merah itu ditugasi membangun rumah bagi MBR. Dia mencontohkan penggarapan lahan 11 ha di. Surabaya, Jawa Timur maupun sejumlah lahan di Jakarta dan sekitarnya.
“Langkah ini bagian dari upaya menyinergikan BUMN untuk percepatan pembangunan sejuta rumah,” ujar Menteri di Pontianak, belum lama ini.

Penugasan itu, kata Basoeki, guna mempercepat pembangunan rumah bagi MBR. Pemerintah pada 2015 menargetkan pembangunan 600 ribu rumah bagi MBR dan 400 ribu rumah komersial. Perumnas diharapkan mampu memberi kontribusi untuk pembangunan rumah bagi MBR tersebut.

“Revisi PP tersebut diharapkan rampung sebelum groundbreaking program sejuta rumah yang dilakukan pada akhir April 2015,” papar dia.

Menpupera juga pernah mengatakan bahwa Perumnas juga diberi kesempatan untuk mengumpulkan cadangan lahan (landbank). Aset-aset lahan miliki Kempupera yang tidak produktif akan diserahkan ke Perumnas. Pengembang properti pelat merah itu juga dibebani tugas mengembangkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.

Public Housing

Sementara itu, Zulfi Syarif Koto, ketua Housing Urban Development (HUD) Institute mengatakan bahwa PP diterbitkan karena pemerintah mau Perum Perumnas seperti Housing Development Board Singapura, sebagai penyedia public housing.

“Saat ini Perumnas mendapatkan PMN Rp 1 triliun, namun jumlahnya semestinya lebih besar lagi sebenarnya mengingat selama ini pemerintah kita dari masa ke masa lalai mengurus perumahan. Negara wajib hadir loh (sediakan rumah bagi rakyat),” ujar dia di Jakarta, belum lama ini.

Dia mengatakan, Indonesia harus berani meniru Singapura, Thailand atau Filipina yang masalah perumahannya ditangani dengan baik oleh negara. “Idealnya PP Perumnas langsung di bawah Presiden tidak di bawah BUMN. Karena rumah itu khan hak rakyat, negara wajib hadir. HDB Singapura dibawah presiden loh,” tambahnya.

Zulfi mencontohkan, di Singapura ada lembaga pembiayaan perumahan dan ada lembaga yang khusus membangun perumahan dan menawarkan suku bunga murah. “Kita berapa persen, bisa hingga 7-8 persen. Di Singapura dan Malaysia, suku bunganya bisa 1-3 persen,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Youth Forum for Sustainable Development (YFSD) Ramadhan Dhani Isa. Menurut dia, fungsi utama Perum Perumnas perlu dikembalikan seperti zaman Orde Baru (Orba). Saat itu, fungsi utama Perumnas adalah merumahkan MBR sehingga mampu membangun kawasan seperti Depok dan Klender serta kota-kota baru lainya.

“Membangun perumahan khusus MBR itu harus siap loss profit. Di satu sisi, sebagai BUMN, Perumnas dituntut mencetak margin. Harusnya mereka bisa mengemban tugas pemerintah, karena saat tidak mendapatkan suntikan dana APBN saja mereka mampu survive, tapi dukungan negara harus maksimal terhadap Perumnas,” ujar Dhani.

Menurut dia, dukungan maksimal dari negara diperlukan agar Perum Perumnas bisa berperan maksimal dalam membangun dan menyediakan rumah-rumah bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki hunian layak.

Terkait target satu juta rumah, Dhani berpendapat hal tersebut akan dapat dicapai pada 2016.

“Pada tahun ini Kempupera akan sibuk konsolidasi organisasi untuk mengejar target tersebut, mengingat peleburan kementrian perumahan rakyat,” kata Dhani.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah berencana merevisi PP No 15 tahun 2004. Dalam revisi itu, Perumnas akan menjadi pengelola perumahan umum, manajemen properti, pengembangan kawasan siap bangun, dan lingkungan siap bangun. “Dia juga akan jadi national housing development, itu yang akan bisa dilakukan Perumnas,” kata Basuki.

Sementara itu, Perumnas menjajaki sumber pendanaan anyar guna menambah anggaran pembangunan rumah tahun 2015. Tahun ini, BUMN tersebut ditargetkan membangun 33.500 rumah. Target tersebut bagian dari program sejuta rumah yang digulirkan pemerintah.

Menurut Himawan, dana yang dibutuhkan untuk membangun 33.500 rumah itu mencapai sekitar Rp 2 triliun. Kas internal yang disiapkanPerumnas sekitar Rp 400 miliar, sedangkan dana dari pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun.

“Sehingga ada kekurangan anggaran yang cukup besar,” kata Himawan beberapa waktu lalu.

Karena itu, kata dia, pihaknya akan mencari sumber pendanaan dari luar perusahaan. Untuk itu BUMN tersebut berencana menerbitkan surat utang jangka menengah medium term notes (MTN).

Himawan mengatakan, agar bisa menerbitkan surat utang tersebut, Perumnas akan mengajukan permohonan rating dari perusahaan rating nasional seperti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Setelah itu, tambahnya, Perumnas mencari penjamin efek setelah itu menerbitkan MTN.

“Nanti kami akan minta perusahaan pemeringkat untuk melakukan pemeringkatan, karena terakhir kali kami diperingkat tiga tahun yang lalu. Kami berharap hasil pemeringkatannya baik,” jelasnya.

Penulis: Edo Rusyanto/FER

Sumber: Investor Daily

beritasatu.com